Berita Terbaru Partai Politik Hari Ini

Al Muzammil Yusuf Jadi Presiden PKS, Sohibul Iman Ketua Majelis Syuro

Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Pakar: Peluang Jokowi Jadi Ketum PPP Sangat Kecil

Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.

PPP Lirik Pemodal Besar Jadi Ketum, Pakar: Merusak Demokrasi Internal

PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.

Benahi Transparansi Sebelum Tambah Dana Parpol

Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.

Perludem Nilai Kewenangan Parpol Bentuk Badan Usaha belum Penting

Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai

Usulan Parpol Didanai APBN, NasDem Harap Nilainya Proporsional

Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.

MK Kembali Sidangkan Gugatan Hak “Recall” Parpol, Pemohon Perkuat Alasannya

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan terkait gugatan hak “recall” partai politik yang tertuang dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3

Anies Baswedan Partai Apa: Menelusuri Karir Politiknya

Cari tahu partai politik Anies Baswedan! Telusuri perjalanan karir politiknya, dari akademisi hingga tokoh publik. Informasi lengkap dan relevan di sini!

Gus Yahya Minta Parpol Harus Diperkuat dan Berdikari

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, meminta partai politik (parpol) agar terus memperkuat jajarannya dan berdikari.

Berbakat, Listyo Dinilai Cocok Masuk Politik

Dia mendorong bakat politik itu segera disalurkan. Misalnya, dengan bergabung bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang berwacana membentuk partai politik.

Jokowi Mau Bentuk Partai Super Tbk, PKB: Ini Bukan Perusahaan

Jokowi mengakui sempat membahas tentang pembentukan partai super Tbk (terbuka) dengan para relawan. Termasuk salah satunya dengan Ketum Projo sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie.

NasDem Masuk 5 Besar Parpol Bercitra Positif di Parlemen

PARTAI NasDem masuk lima besar partai politik (parpol) di parlemen dengan citra positif di atas 76 persen. Hal ini terpotret dalam survei Litbang Kompas.

Perludem Sebut RUU Pemilu Mendesak untuk Dibahas

Ia juga memberi catatan pembahasan RUU Pemilu yang merupakan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah harus dibarengkan waktunya dengan pembahasan Revisi UU Partai Politik.

Politisi Senior Dirikan Partai Gema Bangsa

Politisi senior menginisiasi berdirinya Partai Gema Bangsa. Mereka menegaskan menjunjung tinggi demokrasi, inklusivitas, dan persamaan, serta kesetaraan hak-hak politik sukses.

PAN Sepakat Hapus Ambang Batas Parlemen

Menurut Eddy, ada 16 juta suara pemilih yang hilang karena partai yang dicoblos gagal melewati ambang batas parlemen 4%.

Penghapusan Ambang Batas Membuat Kondisi Politik Lokal Lebih Cair

Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.

Penghapusan Ambang Batas Belum Tentu Membuat Bursa Capres Ramai

Dia mengatakan partai-partai kecil belum berani mencalonkan. Karena diduga putusan MK terkait syarat pencalonan untuk pillkada belum lama diputuskan.

Kapabilitas dan Pengalaman Bisa jadi Syarat Capres usai PT Dihapus

Kapabilitas dalam memimpin perlu dipertimbangkan karena sebelumnya MK juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Penghapusan PT Belum Tentu Bikin KIM Plus Bubar

Penghapusan PT juga tidak membuat Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk goyah dan jalan sendiri mengusung calonnnya pada pemilihan presiden mendatang. 

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus, Pakar Sebut Sistem Kepartaian Perlu Diatur

Putusan MK yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidensial threshold) dapat berimplikasi kepada pengaturan sistem kepartaian.

Selaraskan Kurikulum, Pengajaran, dan Penilaian demi PM

Inspirasi Pembelajaran Mendalam Australia

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting