Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Jokowi mengaku tidak merasa terkejut namanya selalu dikaitkan dengan kasus kasus korupsi besar di Indonesia, termasuk dalam kasus korupsi kuota haji.
"Ya disetiap kasus mesti banyak mengaitkan nama saya. Karena apa pun, setiap program kerja menteri pasti (merupakan) kebijakan presiden, dari arahan presiden dan juga perintah perintah presiden," kata Jokowi di kediaman pribadi, Solo, Jumat ( 30/1).
Dia tegaskan, meski semua kebijakan dan arahan darinya saat masih menjadi presiden, tetapi sama sekali tidak ada satu pun perintah untuk melakukan korupsi.
"Tidak ada perintah dan arahan korupsi. Itu tidak ada," katanya.
Karena itu, sekali lagi dia menyatakan tidak pernah merasa heran namanya dikait kaitkan dengan kasus kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara maupun menteri.
Beberapa hari lalu, Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta memberikan pernyataan terkait kemungkinan memeriksa Jokowi sebagai saksi dalam.kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023 - 2024.
"Jadi gini pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi gitu. Namun tidak serta merta. Semua pasti ada kajiannya," kata Setyo. (H-3)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Gus Yaqut mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan status tersangka terhadap dirinya dalam kasus kuota haji tambahan 2024.
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, memenuhi undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memberikan penjelasan tambahan terkait tambahan kuota haji
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Tahun 2023-2024. Sebab, perhitungan kerugian negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pemilik biro travel dan umrah PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved