Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI resmi menyetujui penunjukan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/1).
Sari Yuliati, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menggantikan posisi Adies Kadir. Pergantian ini dilakukan menyusul terpilihnya Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Persetujuan tersebut diambil setelah Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, yang memimpin jalannya rapat, meminta kesepakatan dari seluruh anggota dewan yang hadir.
"Kepada sidang dewan terhormat terhadap saudari Sari Yuliati nomor anggota A-341 dapat ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI, apakah dapat disetujui?" tanya Saan Mustopa yang langsung disambut seruan "setuju" oleh para peserta rapat.
Saan menjelaskan bahwa pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Aturan tersebut mengatur mekanisme pemberhentian Pimpinan DPR RI akibat pengunduran diri.
Sejalan dengan itu, rapat paripurna juga menetapkan pemberhentian Adies Kadir dari jabatan Wakil Ketua DPR RI koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Transisi Menuju Mahkamah Konstitusi
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ke-12, DPR telah menyetujui pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi dari unsur lembaga DPR RI. Langkah ini menandai transisi kader Fraksi Partai Golkar tersebut dari legislatif ke yudikatif.
"Apakah dapat disetujui?" ujar Saan Mustopa saat memastikan keputusan terkait posisi Adies di MK.
Selain menetapkan pimpinan baru, DPR juga menyepakati pencabutan Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR/1/2025-2026. Keputusan tersebut sebelumnya berkaitan dengan persetujuan pergantian hakim konstitusi yang sempat mencalonkan Inosentius Samsul.
Dengan penetapan ini, Sari Yuliati kini resmi mengisi jajaran pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, memastikan keberlanjutan fungsi koordinasi di bidang ekonomi dan keuangan yang sebelumnya ditinggalkan Adies. (Ant/P-2)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak berwenang membatalkan Keppres.
Simak profil lengkap Adies Kadir, Hakim MK baru pilihan DPR yang dilantik 2026. Rekam jejak, pendidikan, hingga perjalanan karier dari parlemen ke MK.
Menjawab berbagai kritik dari kalangan ahli hukum tata negara soal integritas MK, Suhartoyo menegaskan, lembaga tersebut secara konsisten menjaga marwah dan independensinya.
Presiden Prabowo akan menyaksikan pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved