Kasus Kuota Haji, KPK Beri Isyarat Sosok Tersangka

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memberikan isyarat mengenai sosok tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya akan segera mengumumkan perkembangan terbaru, termasuk siapa saja pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Semuanya akan kami update (beri tahu, red.) dan sampaikan kepada publik pada saatnya nanti, termasuk pihak-pihak siapa saja yang bertanggung jawab yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Artinya adalah pihak-pihak yang berperan dalam proses diskresi ini yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (23/10).

Baca juga : KPK Minta Pejabat Kemenag Jelaskan Guyuran Uang Korupsi Kuota Haji

Budi menambahkan, KPK juga tengah menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang diduga melakukan jual beli kuota haji khusus dari tambahan kuota haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

KPK sebelumnya mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut pada 9 Agustus 2025, setelah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dua hari sebelumnya.

Pada saat itu, KPK juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung potensi kerugian negara dalam kasus tersebut.

Baca juga : Eks Ketua Koperasi Amphuri Bantah Kenal Eks Menag Yaqut

Hasil penghitungan awal menunjukkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 triliun. KPK pun mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut.

Selain itu, pada 18 September 2025, KPK mengungkapkan bahwa sekitar 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan kuota.

Kasus ini juga menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI, yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024. Salah satu temuan utama adalah pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang dibagi rata 50:50 antara haji reguler dan haji khusus.

Padahal, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa porsi haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen sisanya diperuntukkan bagi haji reguler. (Ant/P-4)