Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan tetap bekerja optimal dalam melayani masyarakat meski terkena efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hal itu ditegaskan saat merespons adanya efisiensi anggaran lembaga DPR RI senilai Rp1,3 triliun.
"Meski anggaran DPR RI kena efisiensi, bukan berarti kinerja kami jadi menurun. Kami pastikan anggota DPR RI akan tetap bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat dan negara," tegas Adies, Kamis (20/2).
Adies mengatakan efisiensi anggaran di DPR RI tidak berkaitan dengan soal gaji.
"Efisiensi hanya ditujukan untuk belanja modal dan mengurangi intensitas perjalanan dinas saja, semisal kunjungan ke luar negeri. Saya pastikan tidak ada pemotongan gaji pegawai," tegasnya.
Adies juga menegaskan DPR RI mendukung penuh kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah.
"Efisiensi merupakan opsi paling relevan di tengah penggunaan anggaran negara di Kementerian/Lembaga yang selama ini terlalu mubazir. Misal, soal rapat-rapat, acara seremonial, dan kunjungan-kunjungan dinas yang tidak begitu penting," kata Adies.
"Yang jelas kami DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah terkait efisiensi anggaran ini, kami melihat ini langkah yang tepat di tengah berbagai macam tantangan ekonomi saat ini (domestik, global)," lanjutnya. (Ant/P-4)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak berwenang membatalkan Keppres.
Simak profil lengkap Adies Kadir, Hakim MK baru pilihan DPR yang dilantik 2026. Rekam jejak, pendidikan, hingga perjalanan karier dari parlemen ke MK.
Menjawab berbagai kritik dari kalangan ahli hukum tata negara soal integritas MK, Suhartoyo menegaskan, lembaga tersebut secara konsisten menjaga marwah dan independensinya.
Presiden Prabowo akan menyaksikan pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara pengambilan sumpah jabatan Profesor Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Istana Kepresidenan, Jakarta,
ISTANA telah mengonfirmasi pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 1-2 hari ke depan, Arief Hidayat berharap Adies Kadir menjalankan tugas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved