Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Sejumlah pos dilakukan penghematan.
"Jadi harus, pokoknya semua kena efisiensi jadi harus ikat pinggang keras-keras," kata Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Menurut Adies, apabila anggaran DPR terus dipangkas bisa sampai menyasar uang gaji. Bahkan untuk gaji anggota dewan sampai pegawai.
"Kita ini kalau sampai apa dibintangi terus sampai bulan Mei bisa-bisa bingung bayar gajian kita juga," ucap Adies.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku tidak tahu persis total besaran anggaran sebelum diefisiensikan. Dia menjelaskan anggaran yang dipangkas itu meliputi kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) hingga ke luar negeri.
"Pokoknya perjalanan bagaimana dia mau ke luar negeri, kalau nggak ada angaran," ucap dia.
Selain itu, penghematan anggaran menyasar renovasi gedung. Pos itu masuk dalam anggaran belanja modal.
Menurut Adies, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) tengah pusing karena anggaran perjalanan dipangkas. "Pokoknya perjalanan bagaimana dia mau ke luar negeri kalau nggak ada anggaran. Itu yang BKSAP-BKSAP pusing, ya mau gimana," kata Adies. (M-3)
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
KEBIJAKAN pemerintah mengenai pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau iuran Tapera mendapat penolakan dari berbagai pihak.
MENTERI Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto turut mengomentari soal gaji karyawan yang akan dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera.
LPS menyatakan menyatakan bahwa peraturan terkait iuran kepesertaan Tapera bagi pegawai swasta akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tren tabungan di bawah Rp100 juta.
Ketum Apindo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali perihal aturan pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tapera
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved