Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DPR RI melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Sejumlah pos dilakukan penghematan.
"Jadi harus, pokoknya semua kena efisiensi jadi harus ikat pinggang keras-keras," kata Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Menurut Adies, apabila anggaran DPR terus dipangkas bisa sampai menyasar uang gaji. Bahkan untuk gaji anggota dewan sampai pegawai.
"Kita ini kalau sampai apa dibintangi terus sampai bulan Mei bisa-bisa bingung bayar gajian kita juga," ucap Adies.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku tidak tahu persis total besaran anggaran sebelum diefisiensikan. Dia menjelaskan anggaran yang dipangkas itu meliputi kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) hingga ke luar negeri.
"Pokoknya perjalanan bagaimana dia mau ke luar negeri, kalau nggak ada angaran," ucap dia.
Selain itu, penghematan anggaran menyasar renovasi gedung. Pos itu masuk dalam anggaran belanja modal.
Menurut Adies, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) tengah pusing karena anggaran perjalanan dipangkas. "Pokoknya perjalanan bagaimana dia mau ke luar negeri kalau nggak ada anggaran. Itu yang BKSAP-BKSAP pusing, ya mau gimana," kata Adies. (M-3)
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
KEBIJAKAN pemerintah mengenai pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau iuran Tapera mendapat penolakan dari berbagai pihak.
MENTERI Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto turut mengomentari soal gaji karyawan yang akan dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera.
LPS menyatakan menyatakan bahwa peraturan terkait iuran kepesertaan Tapera bagi pegawai swasta akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tren tabungan di bawah Rp100 juta.
Ketum Apindo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali perihal aturan pemotongan gaji karyawan swasta atau buruh untuk simpanan Tapera
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved