Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat sebaiknya pemerintah tidak memukul rata rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) di tahun depan.
Menurutnya, bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji. Justru, dosen atau guru menjadi pegawai pemerintah dinilai berhak menerima peningkatan upah. Hal ini karena gaji mereka yang masih di bawah upah minimum regional (UMR).
"Kalau ASN di Kementerian Keuangan atau lainnya yang sudah dapat tunjangan 100% ya tidak perlu ada kenaikan gaji. Tapi, prioritaskan guru, dosen, pegawai pemda yang mendapatkan itu," tegasnya.
Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun
Nailul menuturkan sejatinya kenaikan gaji dibutuhkan karena biaya hidup yang semakin mahal akibat inflasi. Serta, dibutuhkan bagi ASN yang tidak memiliki jabatan fungsional atau mereka yang sulit naik pangkat.
Namun, di satu sisi, dia menyebut ada dari kalangan ASN yang tidak memerlukan kenaikan gaji karena tingkat kesejahteraannya yang tinggi, sehingga memiliki daya beli yang kuat.
"Banyak ASN di pemda yang bergantung pada gaji mereka saja. Tapi, ada juga yang daya belinya sudah kuat. Jadi, kenaikan gaji ASN/TNI/Polri perlu dibedakan berdasarkan tingkatan dan jumlah take home pay-nya," tegasnya.
Wacana kenaikan gaji ASN beredar sering dengan adanya rencana peningkatan kualitas belanja pegawai lewat penyesuaian gaji ASN dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 edisi pemutakhiran.Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan kepastian rencana kenaikan gaji ASN akan disampaikan Kepala Negara saat Nota Keuangan APBN pada 16 Agustus mendatang. (Ins)
Sebanyak 12 973 pegawai itu terdiri dari ASN sebanyak 7.055, non ASN 5.500 orang dan PPPK 368 orang
DALAM pelaksanaan Liga 3 Jateng, seluruh kebutuhan dan akomodasi Persiku Kudus menggunakan dana pribadi, karena dana dari APBD melalui KONI dan Askab PSSI tak kunjung cair.
Kementerian Dalam Negeri pun memberikan lampu hijau atas kenaikan anggaran BTT dari semula Rp2,9 triliun menjadi Rp3,1 triliun.
Manajemen Holywings belum mengetahui sampai kapan karyawan bakal dirumahkan. Sejauh ini, Holywings tetap mengikuti sanksi dari Pemprov DKI Jakarta, yakni penutupan operasional.
Menurut jaksa, pemotongan uang itu dilakukan terdakwa seorang untuk memperkaya diri. Total uang yang dikorupsi oleh terdakwa sebesar Rp1.236.005.184.
JAKSA menuntut empat tahun dan enam bulan penjara dan wajib bayar uang pengganti Rp100 juta terdakwa kasus korupsi gaji pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk mengumpulkan bukti intimidasi aparatur negara, terutama politik uang.
PENDAFTARAN seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 sudah dibuka mulai hari ini Rabu 20 September 2023. Berikut ini alur pendaftaran untuk CPNS dan PPPK 2023.
PEMERINTAH Kota Padang memberlakukan penghentian sementara (moratorium) mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin pindah ke Padang.
Kemenkominfo ajak ASN Yogyakarta untuk menjaga netralitas di ruang digital demi mewujudkan pemilu damai.
JAKSA penuntut umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo menuntut Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Ifanul Ahmad Irfandi lima bulan penjara dan denda Rp5 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved