Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar bekerja lebih reaktif khususnya dalam mengalisis fenomena judi online di Tanah Air.
“Concern-nya pertama adalah bagaimana PPATK dalam hal ini melakukan agak kerjaannya agak harus reaktif terhadap analisis dugaan terkait judi online,” papar Sahroni, dalam rapat kerja Komisi III dengan PPATK, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
“Yang pertama kenapa mesti reaktif? Karena kalau dugaan, transaksi didiamkan dan terjadinya itu berlaku judi online, kita berharap dia melakukan koordinasi dengan penegakan hukum yang sekarang Mabes Polri sedang serius-seriusnya,” tegasnya.
Sahroni mendesak PPATK janhan sampai hanya kencang di awal dan berakhir dengan hasil yang kurang baik. Sahroni juga berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkolaborasi dengan PPATK untuk untuk menyikapi dugaan-dugaan judi online di Tanah Air.
“Bayangin dari 2016, tadi cuma kiraan cuma Rp3 triliun, sampai sekarang itu hampir ratusan triliun. Nah, jadi saya minta tadi, ada dugaan terkait transaksi, PPATK ini agak reaktif dengan penegakan hukum untuk menyikapi hal terkait, untuk bisa diblockir segera mungkin,” tuturnya.
“Jadi, kalau sudah kelihatan dugaan transaksi itu judi online, langsung aja blokir. Bagaimana caranya? Silahkan berkoordinasi dengan penegakan hukum,” ujarnya.
Dia meminta PPATK dan Mabes Polri berkoordinasi supaya tahun depan judi online terus menurun.
“Kita berharap dia turun, tidak lagi empat ratusan triliun, mungkin puluhan triliun. Tapi kalau hilang sebegitu cepat, itu impossible. Tapi kita berharap tahun depan transaksinya turun dan terus menurun, kita berharap kembali ke 2016, paling cuma 2-3 triliun gitu,” tandas Sahroni. (Ykb/I-2)
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.
MKD DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik.
MKD DPR membeberkan alasan lima anggota DPR dinonaktifkan, mulai dari pernyataan kontroversial hingga aksi joget saat Sidang Tahunan 2025.
Proses etik kelima anggota ini harus jadi momentum untuk memulai reformasi parlemen agar semakin representatif.
MKD DPR RI memutuskan menindaklanjuti laporan terhadap Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Ahmad Sahroni.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved