Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih menganalisis keseluruhan persidangan kasus gratifikasi dan pencucian uang mantan Hakim Agung Gazalba Saleh. Salah satu saksi yakni Advokat Ahmad Riyadh pernah tiba-tiba mencabut keterangan soal aliran dana SDG18 ribu dalam persidangan.
Baca juga : Gazalba Saleh terus Berkelit di Persidangan, KPK: Itu Hak Dia
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan dari jaksa soal pencabutan keterangan tersebut. Lembaga Antirasuah belum menentukan adanya pelanggaran hukum dari kejadian itu, saat ini.
“Ya betul, kami juga ikut hadir waktu itu dari Pak JPU-nya. Pak JPU-nya waktu itu melaporkan kepada Pak Deputi terkait dengan masalah pencabutan keterangan dan lain-lain. Pertanyaannya apakah terkait dengan pencabutan tersebut, ini pasal 21-nya ya,” kata Asep di Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2024.
Ahmad sejatinya mencabut keterangan karena merasa ditekan saat diperiksa penyidik KPK. Lembaga Antirasuah akan memeriksa kamera pengintai untuk memantau gerak-gerik penyidik dan Ahmad saat dimintai keterangan.
Baca juga : KPK Ungkap Modus Gratifikasi dan Pencucian Uang Rita Widyasari
“Karena pada saat pemeriksaan di sini dilengkapi dengan CCTV. Kita juga rekam pada saat mereka memberikan keterangan,” ucap Asep.
KPK meyakini tidak ada penekanan saat Ahmad diperiksa. Aliran dana yang disebutkan saksi itu disebut benar ada dan sudah terbukti dalam persidangan.
“Sehingga keterangan yang diberikan sure adalah keterangan murni dari Saudara AR tersebut. Tidak ada tekanan dan lain-lain. Jadi nanti itu akan menjadi pertimbangan dari majelis,” ujar Asep.
Baca juga : KPK masih Tunggu Jadwal Sidang Lanjutan Gazalba Saleh
Pengacara Ahmad Riyadh menjadi saksi dalam persidangan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh pada, 18 Juli 2024. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencecarnya soal pemberian uang dengan total SDG18 ribu ke terdakwa dalam kasus ini.
Namun, dalam persidangan Ahmad malah mencabut pernyataan itu. Padahal, aliran dana itu sudah masuk dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan.
“Sekarang saya tanya Saudara, ini ada keterangan Saudara di dalam BAP, jelas dan gamblang. Sekarang Saudara mencabut keterangan Saudara ini, apa alasan pencabutannya?” kata Ketua Majelis Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024.
Ahmad mengaku keterangannya di BAP tidak dicetuskan dalam kondisi yang fit. Dia mengeklaim mendapatkan tekanan saat menjelaskan aliran dana ke Gazalba itu.
“Karena saat saya buat itu kondisi mental saya enggak stabil Yang Mulia, saya banyak lupa juga,” ucap Ahmad. (M-4)
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Harta Rini Soemarno tercatat sebesar Rp128,9 miliar.
Sebagai Menteri BUMN, Rini berperan dalam pengelolaan dan restrukturisasi berbagai perusahaan pelat merah, termasuk di sektor energi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved