Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menjelaskan bahwa pemberian fasilitas hotel bintang lima untuk calon anggota legislatif (caleg) terpilih periode 2024—2029 adalah tradisi 5 tahunan yang biasa dilakukan.
"Ini bukan pertama kali digelar. Setiap 5 tahun sekali sebelum calon anggota DPR dan DPD RI terpilih dilantik, KPU menggelar acara serupa," kata Betty saat dihubungi dari Jakarta, hari ini.
Menurut dia, agenda pelantikan calon anggota DPR dan DPD terpilih masih merupakan bagian, tahapan, dan program pemilu dari KPU RI.
Baca juga : Pergantian Caleg Terpilih Beraroma Transaksional
"Agenda terkait pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih masih merupakan bagian, tahapan dan program pemilu," ujarnya.
Selain itu, dia menuturkan KPU juga akan melakukan serah terima calon anggota DPR dan DPD RI terpilih kepada Sekretariat Jenderal DPR, DPD, dan MPR sesaat sebelum pelantikan pada hari Selasa (1/10) besok.
"Mengingat banyaknya anggota DPR dan DPD, KPU membagi ke tiga lokasi sebagai lokasi registrasi dan menginap. Sekaligus persiapan gladi bersih pelantikan yang akan diselenggarakan 1 Oktober 2024," jelas dia.
Baca juga : DKPP Persilakan Caleg Terpilih dari PKB dan PDIP yang Diganti untuk Lapor
Sebelumnya, Minggu (29/9), Betty mengatakan bahwa KPU menyediakan fasilitas mewah hotel bintang lima untuk 580 caleg terpilih sebelum mengikuti pelantikan. Fasilitas menginap itu diberikan terhitung Minggu (29/9) sampai dengan Selasa (1/10).
"Kami perlu sampaikan bahwa mulai malam ini Bapak/Ibu sudah kami siapkan penginapan di tiga hotel," ungkap Betty di Gedung Lemhannas, Jakarta, Minggu.
Ia melanjutkan, "Ini saya harus sampaikan, di Hotel Ayana atau Fairmont atau Shangri-La untuk persiapan pelantikan pada tanggal 1 Oktober 2024." (Ant/P-2)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved