Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
FENOMENA pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) terpilih sebelum dilantik dinilai lebih mudah ketimbang setelah resmi duduk di kursi parlemen.
Pasalnya, terdapat perbedaan mekanisme untuk PAW anggota legislatif yang sudah menjabat karena harus melewati upaya hukum sampai dikeluarkannya putusan inkrah alias berkekuatan hukum tetap.
Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan bahwa PAW caleg terpilih oleh partai politik dengan dalih masalah internal cenderung tidak transparan dan akuntabel. Baginya, terdapat persoalan serius pada kaderisasi serta rekrutmen yang dilakukan partai selama ini.
Baca juga : Pergantian Caleg Terpilih Dinilai Khianati Suara Rakyat
"Tindakan partai yang memecat atau mengganti caleg karena masalah di internal cenderung tidak transparan dan akuntabel, sehingga rentan menjadi tindakan yang sewenang-wenang dan beraroma transaksional," katanya kepada Media Indonesia, hari ini.
Ia berpendapat, PAW caleg terpilih juga bertolak belakang dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang dianut Indonesia. Pasalnya, pemilih telah diberikan kebebasan untuk memilih langsung sosok caleg yang dijagokan dalam surat suara. Artinya, caleg dengan suara terbanyaklah yang harusnya berhak menjabat.
"Partai tidak mampu menjaga soliditas dan konsolidasi internal antarcaleg. Partai juga ternyata tidak siap dengan hasil dari kompetisi terbuka sehingga mengintervensi keterpilihan caleg menyesuaikan dengan selera para elite partai," sambung Titi.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa fenomena PAW caleg DPR terpilih hasil Pemilu Legilsatif (Pileg) 2024 tak dapat dipisahkan oleh fakta betapa mepetnya jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dengan Pemilu 2024. Menurut Titi, sebagian besar caleg DPR terpilih Pileg 2024 harus mundur karena akan berkontestasi pada Pilkada 2024.
"Mengingat ada irisan waktu antara pelantikan anggota DPR dan DPRD dengan pencalonan dan penyelenggaraan Pilkada 2024, maka banyak yang memutuskan mundur di awal," tandasnya. (P-2)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Agenda pelantikan calon anggota DPR dan DPD terpilih masih merupakan bagian, tahapan, dan program pemilu dari KPU RI.
KPU RI mengganti lima calon anggota DPR RI terpilih dari PKB melalui Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024
Sidang gugatan tersebut akan disidangkan pada Rabu dan Kamis pekan depan, atau 25-26 September 2024.
KPU RI melakukan klarifikasi terhadap partai politik yang mengganti calon anggota legislatif (caleg) DPR RI terpilih hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Bawaslu mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan proses sesuai dengan undang-undang.
Tindakan partai yang memecat atau mengganti caleg karena masalah di internal cenderung tidak transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved