Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara untuk segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait RUU tersebut.
RUU Kementerian Negara sendiri merupakan usul inisiatif dari DPR RI. Adapun pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
"RUU tersebut dapat masuk dalam tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna terdekat, untuk dapat disetujui sebagai undang-undang. Apakah dapat disetujui?" kata Wihadi, pada Rapat Panja Baleg, dikutip dari YouTube Badan Legislasi DPR RI, hari ini.
Baca juga : Baleg Tepis Bahas Kilat 4 Revisi UU untuk Kepentingan Prabowo
Menurut Wihadi, DIM yang telah diterima dari pemerintah berjumlah 30 DIM, terdiri dari DIM tetap sebanyak 23 DIM, perubahan substansi sebanyak 4 DIM, perubahan redaksional sebanyak 3 DIM.
Dengan begitu, menurut dia rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kementerian Negara langsung digelar setelah rapat kerja penjelasan pengantar RUU selesai. Badan Legislasi pun telah menerima daftar nama-nama anggota panitia kerja.
"Kami menawarkan untuk DIM yang bersifat tetap untuk langsung disetujui dalam rapat kerja ini, dan untuk DIM lainnya langsung dibahas oleh panitia kerja, setuju ya?," kata Wihadi.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengatakan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 itu diperlukan karena sistem negara di Indonesia adalah sistem presidensial.
Presiden, kata willy, butuh dukungan para menteri untuk menjalankan pemerintahan. Namun jumlah menteri saar ini dibatasi maksimal sebanyak 34. Maka ini yang perlu disesuaikan. Sebab, kabinet yang akan dibentuk Presiden pada periode yang akan datang memerlukan postur yang relevan dengan tantangan global untuk memasuki Indonesia Maju. (Try/P-2)
PEMERINTAH dan DPR sepakat mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian. Kesepakatan ini muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentag Haji
Salah satu penyebab kemacetan sebagai akibat kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025.
Kemenag telah melakukan konsolidasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka menyukseskan program Piloting Pendampingan Pesantren Ramah Anak.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, dengan tegas meminta Kementerian BUMN dan Kemendag memastikan efisiensi anggaran tidak berujung pada PHK pegawai.
ANGGOTA DPR dari NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga harus tetap menyelaraskan implementasi program dengan visi Prabowo setelah dilakukan efisiensi anggaran.
Menteri UMKM menekankan bahwa peran AO sangatlah vital dalam mendampingi nasabah dan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi bangsa.
Presiden NGG Puguh Pamungkas menyampaikan bahwa menjadi komitmen NGG sejak berdirinya 5 tahun yang lalu untuk turut serta memberikan kontribusi dalam melahirkan generasi berdaya.
Prabowo Subianto tidak akan membela anak buahnya yang tersangkut kasus korupsi, termasuk Immanuel Ebenezer alias Noel
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para siswa Sekolah Rakyat agar menghormati orangtua dan guru sebagai pembentukan fondasi karakter bangsa.
Presiden Prabowo memberi peringatan keras kepada jajarannya agar tidak coba-coba korupsi. Ia langsung memberhentikan Wamenaker Immanuel Ebenezer usai ditetapkan tersangka KPK.
Prabowo menekankan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pembekalan guru dan kepala Sekolah Rakyat yang digelar di JIExpo, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/8
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved