Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dalam pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian (DJKA), Kemenhub. Belakangan, ada empat politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diperiksa dalam waktu berdekatan.
Empat Politikus PDIP itu yakni Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Hasto Kristiyanto, Sadarestuwati, dan Riyan Dediano. KPK menyebut pemeriksaan dengan waktu yang dekat untuk mereka cuma kebetulan.
“Jadi, keterlibatan yang kita temukan adalah orang perorangan tapi kebetulan orang orang tersebut ada pada satu partai, misalnya partai A, B, semua ada kita panggil kok,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, kemarin.
Baca juga : Megawati Diminta Legowo
Asep menjelaskan pihaknya belum mengendus adanya perintah tertentu dari PDIP yang terkait dengan proyek di DJKA, Kemenhub. Meskipun, hasil pemeriksaan mereka semua sama, yakni, terkait pengaturan proyek di instansi pemerintah tersebut.
Namun, Asep menyebut penyidik lebih mendalami soal proses penganggaran dalam proyek yang kini dipermasalahkan. Lalu, KPK disebut mendalami soal fungsi DPR dalam pengerjaan jalur kereta.
“Lebih tepatnya ini terkait dengan penganggaran, penganggaran ini ada penanggung jawab di DPR misalnya komisi apa, komisi berapa,” ujar Asep.
Baca juga : Ketua Gapensi Semarang Diperiksa terkait korupsi di Pemkot
Sebelumnya, KPK memeriksa Riyan Dediano pada Senin, 26 Agustus 2024. Dia diminta memberikan penjelasan soal kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan di DJKA, Kemenhub.
“Saksi RD hadir, didalami terkait dengan pengaturan lelang,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 27 Agustus 2024.
Tessa belum bisa memerinci pengaturan lelang yang diulik penyidik dalam kasus ini. Riyan berstatus sebagai saksi saat dipanggil oleh KPK. (Can/P-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan protes atas keputusan majelis hakim yang menolak dakwaan perintangan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto.
KPK memilih menunggu salinan lengkap putusan sebelum menentukan sikap atas vonis 3,5 tahun penjara terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
KOALISI Masyarakat Sipil Antikorupsi menyebut RUU KUHAP yang sedang dibahas di Komisi III DPR menimbulkan kekhawatiran akan potensi pelemahan terhadap KPK.
Asep menjelaskan kasus Chromebook terkait dengan pengadaan perangkat keras, sedangkan Google Cloud merupakan pengadaan perangkat lunak.
Menurut Asep, kemungkinan Risharyudi sebagai perantara sangat besar. Sebab, dia bekerja mewakili bosnya, selama menjadi stafsus.
KPK akan menghormati semua keputusan hakim atas vonis Hasto, nanti. Pembacaan putusan nasib Politikus PDIP itu diharap berjalan dengan lancar.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Setelah status mereka ditetapkan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bandung, keduanya diberhentikan sementara dari jabatannya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved