Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin meminta Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri legowo. Hal ini terkait pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto dan kader PDIP Hevearita.
"Kalau hari ini ada tokoh-tokoh tertentu yang sedang diperiksa atau harus mengahadapi tuntutan dan perintah regulasi, mari kita harus legowo," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.
Ngabalin juga meminta Mega dapat menyerahkan proses hukum kepada KPK. Ia pastikan tak ada pihak yang bisa mengintervensi lembaga anti rasuah tersebut. "Jangan pernah ada orang yang bisa mengintervensi kekuasaan hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK," jelasnya.
Baca juga : KPK Bantah Kasus Dugaan Korupsi di Semarang Terkait dengan Kritik Megawati terhadap Rossa Purbo
Disamping itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Ngabalin, telah menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Untuk itu, ia berharap masyarakat ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi.
"Siapapun juga harus m memberikan dukungan kepada (KPK) yang diamanatkan oleh negara, oleh rakyat untul menangani masalah tindak pidana korupsi," tandasnya.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Kader PDIP itu didalami keterangannya terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.
Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tengah berkali-kali diperiksa oleh KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.(P-2)
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Jaksa AS mengungkap skema pengaturan skor besar-besaran di basket perguruan tinggi (NCAA). Melibatkan puluhan pemain dan taruhan hingga ratusan ribu dolar.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Herdiansyah Hamzah menjelaskan modus yang digunakan pemerintah daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Madiun Maidi yaknifee proyek
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Isu OTT KPK di Pati menghebohkan publik. Bupati Pati Sudewo disebut ikut diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Simak fakta dan klarifikasinya.
BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved