Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya tengah menunggu Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memastikan koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
"Kami tunggu Muktamar PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi," ucap Hasto ditemui di Parkir Timur Senayan, kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, hari ini.
Hasto menegaskan bahwa partainya mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan keberanian mengambil keputusan meskipun ada intimidasi.
Baca juga : Megawati Akan Umumkan 12 Calon Gubernur yang Diusung PDIP Hari Ini
"Maka, semangat kemerdekaan ini adalah semangat untuk berusaha, semangat untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya, semangat untuk tidak boleh pihak mana pun yang mencoba mengintimidasi kedaulatan setiap warga bangsa, kedaulatan juga partai politik untuk mengambil keputusan," katanya.
Diketahui bahwa Muktamar PKB akan dilaksanakan pada tanggal 24–25 Agustus 2024 di Bali. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin turut diundang pada muktamar tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa partainya masih belum memiliki kepastian untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.
Baca juga : PKB: Yang Diundang Muktamar Petinggi Partai, Anies Bukan Ketum
"Ya kita tunggu aja. Desk pilkada sedang bekerja. Kami akan sampai kesimpulan selama 1—2 hari ini," kata pria yang akrab disapa Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/8).
Muhaimin juga turut merespons kabar mengenai deklarasi antara PKB dan Gerindra untuk Pilkada Jakarta. "Sampai sekarang belum ada kabar," katanya singkat.
Di sisi lain, PDI Perjuangan memberi sinyal bahwa ada usulan agar partai berlambang banteng moncong putih itu mengusung Anies Baswedan dan kader PDI Perjuangan Rano Karno pada Pilkada Jakarta.
"Ya itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Si Doel Anak Betawi, Mas Rano Karno. Ya itu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara rakyat," kata Hasto di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (17/8).
Saat ini, Anies Baswedan masih berstatus nonpartai. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diprediksi kehilangan tiket maju Pilkada Jakarta setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem menarik dukungannya.(Ant/P-2)
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved