Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024 pada hari ini. Pasangan calon kepala daerah tersebut terdiri dari 12 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dan 293 kabupaten/kota.
"Hari ini, Ibu Megawati akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk gelombang pertama,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/8).
Menurut dia, agenda pengumuman calon kepala daerah gelombang pertama ini dilakukan secara serentak secara hybrid.
Baca juga : Megawati Bakal Umumkan Pengusungan Sejumlah Calon Kepala Daerah Pekan Depan
"Yang akan hadir di kantor DPP PDIP adalah perwakilan dari seluruh provinsi," ujar Hasto.
Dia menjelaskan bahwa Megawati pada Selasa (13/8) memberi arahan agar kader dan pengurus PDIP untuk selalu menjaga kedisiplinan, soliditas dan selalu bergerak bersama dalam rangka kesiapan partai menghadapi Pilkada Serentak 2024.
Hasto mengatakan Presiden Kelima RI itu pun meminta PDIP agar membangun ikatan (bonding) dengan turun ke akar rumput untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Menurut Hasto, arahan Megawati dalam menghadapi Pilkada 2024 menekankan kunci kemenangan pilkada dengan menyatu bersama rakyat.
"PDI Perjuangan adalah partai pelopor dengan rekam jejak sejarah dari PNI yang telah berjuang jauh sebelum Indonesia Merdeka. Karena itulah, meskipun berbagai tekanan dan intimidasi sering menghadang, jangan pernah takut. Sebab ketakutan adalah ilusi. Terus bergerak, wujudkan Pilkada sebagai momentum hadirnya pemimpin rakyat yang mumpuni," pungkas Hasto. (Ant/P-5)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved