Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengumumkan pengusungan sejumlah bakal calon kepala daerah (cakada) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memimpin pengumuman ini.
"Karena tampaknya baru minggu depan diumumkan kalau PDIP," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.
Pengumuman itu akan dilakukan Rabu, 7 Agustus 2024. Said tak mengungkap nama-nama yang akan diumumkan.
Baca juga : PDIP Perlu Pertegas Gestur Bila Ingin Jadi Oposisi
Namun, terbuka kemungkinan untuk diumumkan khusus Pilkada Jakarta, Banten, serta Sumatra Utara. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meminta semua pihak bersabar.
"Siapa-apa itu belum ada keputusan. Biasanya kalau kawan-kawannya nanya, sabar aja," ujar Said.
(Z-9)
PADA Februari 2004, sejarah mencatat langkah diplomasi penting Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat menginjakkan kaki di Teheran, Iran.
WAFATNYA Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei, pada akhir Februari 2026 telah mengguncang peta geopolitik global.
Once Mekel, menyinggung soal peran presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Komgzili.
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved