Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan dinilai perlu mempertegas gestur bila ingin jadi oposisi. Supaya mereka tidak kehilangan basis suara terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Seharusnya saat BBM (bahan bakar minyak) naik, minyak goreng langka, harga pangan naik, mereka menegur Jokowi (Joko Widodo)," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie, Senin (27/5).
Jerry mengatakan Jokowi saat ini memang menjabat sebagai presiden. Meski begitu, Jokowi sempat menjadi bagian dari PDIP.
Baca juga : Pengamat: PDIP Harus Jadi Oposisi yang Objektif jika tidak Ingin Dikerjai
"Jangan saat kalah saja baru menyerang pemerintah tapi seharusnya lantang saat ada situasi yang menyulitkan rakyat," papar dia.
Jerry menyinggung jargon 'partai wong cilik' yang kerap digaungkan PDIP. Partai berlogo banteng itu seyogianya menghidupi jargon tersebut.
"Jangan sampai citra mereka berbalik menjadi hanya peduli kekuasaan dan jabatan ketimbang memikirkan nasib rakyat kecil," ujar dia.
Baca juga : Pidato Megawati Dinilai Belum Tentukan PDIP Jadi Oposisi Prabowo
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ogah gegabah menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Megawati tengah fokus pada Pilkada 2024.
"Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik," kata Megawati dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu, 26 Mei 2024.
Megawati mengatakan partainya sedang menyongsong pilkada. Dia memerintahkan kadernya menggandeng rakyat untuk memenangkan Pilkada 2024. (Z-6)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Api Perjuangan Megawati harus menjadi motor penggerak penyelesaian isu-isu strategis di Jawa Barat.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved