Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sinyal tidak mengundang Anies Baswedan dalam Muktamar yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Ketua Steering Committee Muktamar PKB, Faizol Riza berdalih yang diundang merupakan ketua umum partai politik.
"Pak Anies kan bukan ketum partai," ujar Faizol dalam konferensi pers, di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Faisol tak menampik PKB dan Anies masih memiliki hubungan politik dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Namun, persoalan undangan Muktamar, Fasiol menyerahkan kepada pimpinan DPP PKB.
Baca juga : PKB Umumkan Nama Cagub Jakarta Sebelum Muktamar
"Biar panitia yang memutuskan nanti," jelasnya.
Selain itu, Faisol menanggapi berbeda saat ditanya mengenai undangan untuk Gibran Rakabuming Raka. Meski bukan ketua umum, Faisol menyebut undangan tengah diproses.
"Ya sedang dalam proses," bebernya.
Belakangan, PKB mengaku akan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di sejumlah Pilgub 2024. Mulai dari Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Tengah.
"Kemungkinan kita bareng pimpinan Gerindra di Pilkada DKI, termasuk (Jawa) Barat juga kami akan bareng Gerindra. Jadi ini untuk menunjukkan sinergi dengan presiden terpilih nanti," kata Ketua DPP Bidang Komunikasi PKB Iman Sukri di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin 12 Agustus 2024.
Rapat Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU di Lirboyo menyepakati percepatan Muktamar NU Ke-35 sebagai ikhtiar penyelesaian konflik internal PBNU.
Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sepakat waktu Muktamar NU ditentukan bersama melalui kepanitiaan hasil tabayun di Pesantren Lirboyo.
Rais Aam PBNU H Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mencapai kesepakatan islah.
Gus Yahya menjelaskan bahwa secara konstitusi organisasi, mandataris hasil Muktamar hanya bisa diberhentikan oleh Muktamar itu sendiri.
Gus Yahya menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan dinamika internal organisasi adalah melalui permusyawaratan tertinggi, yakni muktamar.
Menurut Gus Yahya, tatanan organisasi merupakan hal terpenting yang harus dijaga. Ia khawatir, jika proses pencopotan tanpa Muktamar dibiarkan, hal itu akan menciptakan preseden buruk.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved