Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sinyal tidak mengundang Anies Baswedan dalam Muktamar yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Ketua Steering Committee Muktamar PKB, Faizol Riza berdalih yang diundang merupakan ketua umum partai politik.
"Pak Anies kan bukan ketum partai," ujar Faizol dalam konferensi pers, di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Faisol tak menampik PKB dan Anies masih memiliki hubungan politik dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Namun, persoalan undangan Muktamar, Fasiol menyerahkan kepada pimpinan DPP PKB.
Baca juga : PKB Umumkan Nama Cagub Jakarta Sebelum Muktamar
"Biar panitia yang memutuskan nanti," jelasnya.
Selain itu, Faisol menanggapi berbeda saat ditanya mengenai undangan untuk Gibran Rakabuming Raka. Meski bukan ketua umum, Faisol menyebut undangan tengah diproses.
"Ya sedang dalam proses," bebernya.
Belakangan, PKB mengaku akan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di sejumlah Pilgub 2024. Mulai dari Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Tengah.
"Kemungkinan kita bareng pimpinan Gerindra di Pilkada DKI, termasuk (Jawa) Barat juga kami akan bareng Gerindra. Jadi ini untuk menunjukkan sinergi dengan presiden terpilih nanti," kata Ketua DPP Bidang Komunikasi PKB Iman Sukri di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin 12 Agustus 2024.
Rapat Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU di Lirboyo menyepakati percepatan Muktamar NU Ke-35 sebagai ikhtiar penyelesaian konflik internal PBNU.
Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sepakat waktu Muktamar NU ditentukan bersama melalui kepanitiaan hasil tabayun di Pesantren Lirboyo.
Rais Aam PBNU H Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mencapai kesepakatan islah.
Gus Yahya menjelaskan bahwa secara konstitusi organisasi, mandataris hasil Muktamar hanya bisa diberhentikan oleh Muktamar itu sendiri.
Gus Yahya menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan dinamika internal organisasi adalah melalui permusyawaratan tertinggi, yakni muktamar.
Menurut Gus Yahya, tatanan organisasi merupakan hal terpenting yang harus dijaga. Ia khawatir, jika proses pencopotan tanpa Muktamar dibiarkan, hal itu akan menciptakan preseden buruk.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved