Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku belum menentukan nama yang bakal diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. PKB akan umumkan nama sebelum digelarnya Muktamar PKB yang berlangsung pada 24-25 Agustus 2024.
"Sudah (ada namanya sebelum muktamar), semoga tanggal 23-an semoga ya semoga ya," ujar Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda di Gedung DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8).
Saat ditanya apakah PKB akan mengusung Anies Baswedan, Huda menyebut belum ada keputusan yang bulat. Ia juga tidak bisa memastikan apakah PKB menutup pintu untuk calonkan Anies.
Baca juga : PKB Pertimbangkan Duet Anies Baswedan-Andika Perkasa di Pilgub DKI Jakarta
"Belum kita putuskan, tapi DPW (DKI) sudah mengusulkan," bebernya.
Sementara itu, Ketua DPP Bidang Komunikasi PKB Iman Sukri menyebut partainya akan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di sejumlah Pilgub 2024. Mulai dari Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah.
"Kemungkinan kita bareng pimpinan Gerindra di Pilkada DKI, termasuk (Jawa) Barat juga kami akan bareng Gerindra. Jadi ini untuk menunjukkan sinergi dengan presiden terpilih nanti," kata Ketua DPP Bidang Komunikasi PKB Iman Sukri di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (12/8). (P/5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved