Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta Polri mengantisipasi gangguan keamanan di Papua menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bumi Cenderawasih itu masih rentan terjadi kerusuhan saat pemilihan umum (pemilu).
"Ya memang kami mengantisipasi Papua, karena ada empat penambahan daerah otonomi baru (DOB) dan belum pernah melaksanakan pemilu, ini menjadi antisipasi dan tetap masih menggunakan noken kalau tidak salah," kata Hadi di Hotel Gran Mahakam, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).
Dia ingin aparat intelijen benar-benar mengantisipasi itu semua. Sebab, Papua menjadi wilayah rentan karena ada sistem noken. Yaitu sistem pemilihan umum yang digunakan khusus untuk sejumlah kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Baca juga : Menko Polhukam Minta TNI-Polri Jaga Sinergitas untuk Amankan Pilkada
Untuk diketahui, saat ini tengah persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hadi menyebut perlu persiapan penyelenggaraan Pilkada yang matang, khususnya di Wilayah Papua sebagai salah satu daerah yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah.
Menurut Hadi, keamanan di Wilayah Papua saat ini berjalan cukup dinamis. Sehingga, perlu adanya perhatian khusus terhadap situasi dan kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak, agar tahapan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar di Wilayah Papua.
Selain itu, kata dia, diperlukan antisipasi terhadap berbagai potensi permasalahan dan kerawanan yang mungkin terjadi. Misalnya, terjadinya gangguan keamanan, hambatan fasilitasi seperti sarana dan prasarana, distribusi logistik, dan lain sebagainya.
Baca juga : Pemerintah Soroti Keamanan Papua dalam Pilkada 2024
“Diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat luas untuk menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada 2024," ungkap eks Panglima TNI itu.
Penyelenggaraan Pilkada di wilayah Papua sendiri akan dilaksanakan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Tahapan Pilkada 2024 telah dimulai dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan pada 5 Mei-19 Agustus 2024.
Selanjutnya, seluruh tahapan akan terus bergulir hingga pelaksanaan pemungutan suara dan ditutup dengan penghitungan suara. Hadi berharap setiap tahapan Pilkada 2024 berjalan aman serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya.
Hadi menjadi pembicara dalam rapat kerja teknis (rakernis) yang digelar Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri siang tadi. Salah satu pembahasan dalam rakernis tertutup ini adalah antisipasi gangguan keamanan saat Pilkada serentak se-Indonesia. Hadir juga dalam agenda ini Kabaintelkam Polri Komjen Suntana. (Medcom/Z-6)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved