Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta Polri mengantisipasi gangguan keamanan di Papua menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bumi Cenderawasih itu masih rentan terjadi kerusuhan saat pemilihan umum (pemilu).
"Ya memang kami mengantisipasi Papua, karena ada empat penambahan daerah otonomi baru (DOB) dan belum pernah melaksanakan pemilu, ini menjadi antisipasi dan tetap masih menggunakan noken kalau tidak salah," kata Hadi di Hotel Gran Mahakam, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).
Dia ingin aparat intelijen benar-benar mengantisipasi itu semua. Sebab, Papua menjadi wilayah rentan karena ada sistem noken. Yaitu sistem pemilihan umum yang digunakan khusus untuk sejumlah kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Baca juga : Menko Polhukam Minta TNI-Polri Jaga Sinergitas untuk Amankan Pilkada
Untuk diketahui, saat ini tengah persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hadi menyebut perlu persiapan penyelenggaraan Pilkada yang matang, khususnya di Wilayah Papua sebagai salah satu daerah yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah.
Menurut Hadi, keamanan di Wilayah Papua saat ini berjalan cukup dinamis. Sehingga, perlu adanya perhatian khusus terhadap situasi dan kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak, agar tahapan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar di Wilayah Papua.
Selain itu, kata dia, diperlukan antisipasi terhadap berbagai potensi permasalahan dan kerawanan yang mungkin terjadi. Misalnya, terjadinya gangguan keamanan, hambatan fasilitasi seperti sarana dan prasarana, distribusi logistik, dan lain sebagainya.
Baca juga : Pemerintah Soroti Keamanan Papua dalam Pilkada 2024
“Diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat luas untuk menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada 2024," ungkap eks Panglima TNI itu.
Penyelenggaraan Pilkada di wilayah Papua sendiri akan dilaksanakan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Tahapan Pilkada 2024 telah dimulai dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan pada 5 Mei-19 Agustus 2024.
Selanjutnya, seluruh tahapan akan terus bergulir hingga pelaksanaan pemungutan suara dan ditutup dengan penghitungan suara. Hadi berharap setiap tahapan Pilkada 2024 berjalan aman serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya.
Hadi menjadi pembicara dalam rapat kerja teknis (rakernis) yang digelar Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri siang tadi. Salah satu pembahasan dalam rakernis tertutup ini adalah antisipasi gangguan keamanan saat Pilkada serentak se-Indonesia. Hadir juga dalam agenda ini Kabaintelkam Polri Komjen Suntana. (Medcom/Z-6)
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved