Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta Polri mengantisipasi gangguan keamanan di Papua menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bumi Cenderawasih itu masih rentan terjadi kerusuhan saat pemilihan umum (pemilu).
"Ya memang kami mengantisipasi Papua, karena ada empat penambahan daerah otonomi baru (DOB) dan belum pernah melaksanakan pemilu, ini menjadi antisipasi dan tetap masih menggunakan noken kalau tidak salah," kata Hadi di Hotel Gran Mahakam, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).
Dia ingin aparat intelijen benar-benar mengantisipasi itu semua. Sebab, Papua menjadi wilayah rentan karena ada sistem noken. Yaitu sistem pemilihan umum yang digunakan khusus untuk sejumlah kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Baca juga : Menko Polhukam Minta TNI-Polri Jaga Sinergitas untuk Amankan Pilkada
Untuk diketahui, saat ini tengah persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hadi menyebut perlu persiapan penyelenggaraan Pilkada yang matang, khususnya di Wilayah Papua sebagai salah satu daerah yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah.
Menurut Hadi, keamanan di Wilayah Papua saat ini berjalan cukup dinamis. Sehingga, perlu adanya perhatian khusus terhadap situasi dan kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak, agar tahapan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar di Wilayah Papua.
Selain itu, kata dia, diperlukan antisipasi terhadap berbagai potensi permasalahan dan kerawanan yang mungkin terjadi. Misalnya, terjadinya gangguan keamanan, hambatan fasilitasi seperti sarana dan prasarana, distribusi logistik, dan lain sebagainya.
Baca juga : Pemerintah Soroti Keamanan Papua dalam Pilkada 2024
“Diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat luas untuk menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada 2024," ungkap eks Panglima TNI itu.
Penyelenggaraan Pilkada di wilayah Papua sendiri akan dilaksanakan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Tahapan Pilkada 2024 telah dimulai dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan pada 5 Mei-19 Agustus 2024.
Selanjutnya, seluruh tahapan akan terus bergulir hingga pelaksanaan pemungutan suara dan ditutup dengan penghitungan suara. Hadi berharap setiap tahapan Pilkada 2024 berjalan aman serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya.
Hadi menjadi pembicara dalam rapat kerja teknis (rakernis) yang digelar Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri siang tadi. Salah satu pembahasan dalam rakernis tertutup ini adalah antisipasi gangguan keamanan saat Pilkada serentak se-Indonesia. Hadir juga dalam agenda ini Kabaintelkam Polri Komjen Suntana. (Medcom/Z-6)
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved