Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan wilayah Papua menjadi salah satu fokus pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Itu karena keamanan di wilayah Papua cukup dinamis sehingga, perlu perhatian khusus.
"Diperlukan antisipasi terhadap berbagai potensi permasalahan dan kerawanan yang mungkin terjadi. Misalnya, terjadi gangguan keamanan, hambatan fasilitasi seperti sarana dan prasarana, distribusi logistik, dan lain sebagainya," ujar Hadi seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (28/5).
Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada.
Baca juga : Pemilu Berlangsung Sukses dan Aman, Warga Papua Tuai Pujian
Penyelenggaraan pilkada di wilayah Papua akan dilaksanakan di lima provinsi yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Tahapan Pilkada 2024 telah dimulai dari persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024.
Selanjutnya, seluruh tahapan akan bergulir hingga pelaksanaan pemungutan suara pada November 2024 dan ditutup dengan penghitungan suara.
"Kita tentu mengharapkan dalam setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya," kata Hadi.
Menko Polhukam menggelar Rapat Koordinasi dengan tema Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Papua, hari ini. Rapat itu dihadiri sejumlah menteri di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (Z-2)
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
Sebanyak 1.360 penari Tamborin yang berasal dari pelajar dan demoninasi gereja memeriahkan perayaan masuknya Injil ke Papua itu.
PEMERHATI sepak bola nasional dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Irhas, mengatakan, upaya pembinaan talenta muda sepak bola di Indonesia Timur harus terus ditingkatkan.
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved