Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta TNI dan Polri menjaga sinergitas dan soliditas. Sinergi kedua aparat keamanan ini diperlukan untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.
"Tentunya sinergitas, soliditas ini harus kita jaga bersama untuk mengamankan Pilkada serentak nanti pada tahun 2024," kata Hadi dalam paparannya di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (2/4).
Hadi mengucapkan terima kasih atas soliditas dan sinergitas TNI-Polri yang telah terbangun selama ini. Sehingga, kata dia, bisa menjaga pesta demokrasi, baik pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).
Baca juga : Pemerintah Bentuk Timsus TPPO Ke Jerman, Dalami Proses Pengiriman Mahasiswa
"Bisa berjalan dengan aman dan damai," ujar Purnawirawan TNI berpangkat Marsekal itu.
Hadi hadir dalam kegiatan buka bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. Menurut Hadi, Ramadan adalah bulan penuh makna, kebaikan, pembebasan dari neraka dan bulan kemenangan.
"Pada Ramadan, Allah melimpahkan banyak karunia kepada kita antaranya adalah karunia sehat dan karunia bisa bersilaturahmi seperti yang saat ini kita rasakan," ungkapnya.
Kebersamaan ini dinilai menjadi momen penting. Momentum Ramadan bisa sebagia upaya menjalin kebersamaan dan memperkuat persaudaraan dengan sesama.
Buka bersama ini dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subyanto, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla. Lalu, pejabat TNI dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Pejabat Utama Mabes Polri serta tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan anak yatim. (Medcom/Z-6)
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved