Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta TNI dan Polri menjaga sinergitas dan soliditas. Sinergi kedua aparat keamanan ini diperlukan untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.
"Tentunya sinergitas, soliditas ini harus kita jaga bersama untuk mengamankan Pilkada serentak nanti pada tahun 2024," kata Hadi dalam paparannya di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (2/4).
Hadi mengucapkan terima kasih atas soliditas dan sinergitas TNI-Polri yang telah terbangun selama ini. Sehingga, kata dia, bisa menjaga pesta demokrasi, baik pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).
Baca juga : Pemerintah Bentuk Timsus TPPO Ke Jerman, Dalami Proses Pengiriman Mahasiswa
"Bisa berjalan dengan aman dan damai," ujar Purnawirawan TNI berpangkat Marsekal itu.
Hadi hadir dalam kegiatan buka bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. Menurut Hadi, Ramadan adalah bulan penuh makna, kebaikan, pembebasan dari neraka dan bulan kemenangan.
"Pada Ramadan, Allah melimpahkan banyak karunia kepada kita antaranya adalah karunia sehat dan karunia bisa bersilaturahmi seperti yang saat ini kita rasakan," ungkapnya.
Kebersamaan ini dinilai menjadi momen penting. Momentum Ramadan bisa sebagia upaya menjalin kebersamaan dan memperkuat persaudaraan dengan sesama.
Buka bersama ini dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subyanto, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla. Lalu, pejabat TNI dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Pejabat Utama Mabes Polri serta tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan anak yatim. (Medcom/Z-6)
Personel Polri terjun langsung mengunjungi panti asuhan, panti jompo, hingga keluarga prasejahtera untuk menyalurkan santunan dan paket sembako.
Polri menyatakan akan mendalami polemik terkait penetapan Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci, sebagai tersangka.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved