Menko Polhukam Minta TNI-Polri Jaga Sinergitas untuk Amankan Pilkada

Polri Tegaskan Komitmen Implementasi UU TPKS, Fokus Penuhi Hak Korban dan Perluas Perlindungan

POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,

Penanganan Kasus TPKS Harus Dilakukan oleh Penyidik Perempuan

Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.

Perwira Muda Polri Dimita Tak Warisi Kultur Lama

Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.

Pesan Prabowo untuk 2.000 Perwira Muda: Jadilah Polisi dan Tentara Pembela Rakyat

Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.

Komisi III DPR Desak Polri Usut Kasus Perdagangan Bayi ke Singapura

Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.

Cegah Pelanggaran, Pengawasan Ketat Perlu Dilakukan dalam Institusi Kepolisian

Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.

DKPP Ungkap Lima Masalah Pemicu PSU Pilkada

Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah 2 Tahun, Siapa yang Pimpin Daerah di Masa Transisi?

pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024  berakhir?

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Harus Dipisah Mulai 2029

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.

Perludem Ajak Masyarakat Bersatu dan Rukun Kembali Usai Putusan MK dalam PHPU Kada 2024

Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.

Demi Pemerataan Anggaran, KPU: Pilkada Sebaiknya Dibiayai APBN

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bawaslu Dinilai tak Serius Tangani Politik Uang PSU Pilkada Barito Utara

DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia