Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menobatkan Presiden Joko Widodo merupakan tokoh yang merusak demokrasi. Koordinator Pusat BEM SI Hilmi Ashiddiqi menyebut watak asli Presiden Joko Widodo jahat dan tidak mempedulikan lagi integritasnya sebagai kepala negara. Terutama saat presiden mengatakan dirinya akan cawe-cawe dalam pilpres tahun ini.
Hilmi mengatakan banyak perkataan dan tindakan dari Presiden Jokowi yang selalu berlainan. Tanggal 24 Januari 2024, Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa Presiden boleh berkampanye. Dijelaskan lebih lanjut pada tanggal 26 Januari 2024 yang mengacu kepada Pasal 281 dan Pasal 299 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Jelas pernyataan tersebut memperlihatkan ketidakpahaman presiden secara menyeluruh mengenai substansi UU tersebut. Dilanjut dengan tindakan Jokowi yang kini membagikan bansos lebih besar daripada masa pandemi,” kata Hilmi dalam konferensi pers Aliansi BEM Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).
Baca juga : Sivitas Akademika Unsoed Desak Jokowi Utamakan Kepentingan Negara
“Sebagai masyarakat pun kita dapat menilai bahwa bansos tersebut terdapat dugaan politisasi. Padahal sejatinya bansos hadir untuk kepentingan rakyat, tetapi dengan watak busuknya dijadikan alat untuk pansos,” tambah dia.
Ia juga menyinggung soal janji Presiden Jokowi yang akan merevisi UU ITE namun nyatanya janji itu tidak pernah ditepati. “Justru jajarannya uang menggunakan UU ITE untuk menggugat aktivis demokrasi,” ujar Hilmi. (Dis/Z-7)
Baca juga : Keluarkan Pernyataan Sikap, UKI Minta Pengekangan Kebebasan Berekspresi Dihentikan
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved