UII Desak Jokowi Kembali Menjadi Teladan Etika

SIVITAS Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengungkapkan kemunculan gejala pudarnya sikap negarawanan dari Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, menyikapi perilaku Presiden Jokowi dalam beberapa pekan terakhir ini, Sivitas Akademika UII, mengeluarkan pernyataan sikap yang bertajuk ‘Indonesia Krisis Kenegarawanan’ yang dibacakan Rektor Prof. Fathul Wahid di kampus setempat.

Didampingi para guru besar, dosen, karyawan dan mahasiswa, Rektor mengungkapkan dalam dua pekan terakhir menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 ini perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. 

“Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” kata Rektor.

Baca juga : Presiden Jokowi Dinilai Sedang Mengultuskan Diri

Menurut Rektor, indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Dikatakan, itu adalah putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, diberhentikan.

Gejala ini, lanjutnya, kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak.

Dalam pengamatan sivitas akademika, kondisi buruk itu diparahkan lagi dengan distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Baca juga : Putusan MK yang Mengubah Syarat Usia Capres-Cawapres Jadi Putusan Terburuk

Dikatakan, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.

Situasi di atas, ujarnya, menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.

Menghadapi situasi ini, imbuhnya, Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo agar kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

Baca juga : Jokowi Bagi Bansos karena Panik? Jusuf Kalla: Lebih dari Itu

Presiden, tegasnya, harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok.

Keluarga besar Universitas Islam Indonesia itu juga menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.

“Kami mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara bahkan termasuk ketika menjadi calon presiden,” katanya.

Baca juga : Profil Mahfud MD, Dari Mahasiswa Hukum, Menko Polhukam hingga Cawapres

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, UII meminta agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

“Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat,” katanya. (AU/Z-7)

Baca juga : Romo Magnis Ingatkan Presiden Jokowi soal Netralitas