Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
CALON Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar mengharapkan sikap negarawan dari para pemimpin di pemerintahan.
Hal itu ia sampaikan merespons keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
“Kewenangan presiden (mengangkat menteri) kita tidak bisa apa-apa. Kita menitipkan pada Pak Tito, bangsa ini menunggu negarawan, menunggu pemimpin pemerintahan yang negarawan,” ujar Muhaimin seusai menghadiri acara dukungan alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) dan Institute Ilmu Al-Qur’an di Kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Matraman, Jakarta Pusat, Minggu (4/2).
Baca juga : Pengamat Sebut Tito Karnavian Sulit Netral pada Pemilu 2024
Seperti diberitakan, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya untuk menghindari konflik kepentingan setelah ia maju sebagai calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo.
Posisi Menkopolhukam dianggap penting apalagi menjelang hari pemungutan suara pemilihan umum 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Cak Imin mengingatkan agar semua proses pemilu berjalan adil meskipun ada pergantian Menkopolhukam.
“Jangan sampai kita dikecewakan dengan cara kerja politik yang menghancurkan kita semua,” ucap Muhaimin.
Baca juga : Ini Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam
Presiden Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam. Keppres itu ditandatangani Jumat, 2 Februari 2024. (Z-5)
ANALIS politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai keikutsertaan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka akan potensial mempengaruhi netralitas alat negara.
Ahmad Khoirul Umam mengatakan bahwa pada tahun ini, seluruh pihak harus memahami bahwa etika politik memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dari sekadar aturan legal formal.
KISP menilai Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan dan kepala negara telah memunculkan ucapan yang berpotensi menjadi polemik publik
PAKAR komunikasi politik Antonius Benny Susetyo mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak lagi menunjukkan sikap sebagai negarawan
Sivitas Akademika UII, mengeluarkan pernyataan sikap yang bertajuk ‘Indonesia Krisis Kenegarawanan’ yang dibacakan Rektor Prof. Fathul Wahid di kampus setempat.
Di tempat terpisah, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan bakal membentuk tim khusus menangani kasus dugaan TPPO berkedok program magang ke Jerman itu.
Pemerintah dan Dewan Pers bahas pembentukan komite terkait implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.32/2024.
Hasil patroli siber yang dilakukan oleh Polda Jabar pada 25 Juni kemarin menemukan 72 akun atau situs judi online.
Juru bicara TPN Ganjar - Mahfud, Cyril Raoul Hakim, mengungkapkan cawapres Mahfud MD sangat siap menjalani debat cawapres meskipun tidak ada persiapan khusus.
Fahri melihat, manuver yang dilakukan Petisi 100 bersifat politis. Manuver yang mendorong pemakzulan lebih berorientasi pada upaya mendelegitimasi Pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo mengatakan hak Mahfud MD untuk mengundurkan diri dari jabatannya selaku Menkopolhukam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved