Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) menggantikan Mahfud MD yang mundur. Penunjukkan Tito dikritisi karena netralitasnya pada Pemilu 2024 diragukan.
"Penunjukkan Tito Karnavian sebagai Plt Menkopolhukam tentu menimbulkan tanda tanya. Sebab, Tito yang diyakini sebagai orangnya Joko Widodo tentu akan sulit netral dalam pemilu 2024," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga, Sabtu (3/2).
Padahal, kata dia, sorotan utama publik belakangan ini adalah terkait netralitas aparat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Penunjukkan Tito sebagai Plt Menkopolhukam dinilai berpeluang semakin meningkatkan keraguan masyarakat mengenai netralitas aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu.
Baca juga : Ini Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam
"Karena itu, sebaiknya Jokowi menunjuk pengganti Mahfud MD dengan sosok yang dapat diterima mayoritas Indonesia. Hal itu diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu pulih kembali," ungkapnya.
Menurut dia, tanpa kepercayaan masyarakat, hasil pemilu akan diragukan banyak pihak. Hal itu, kata dia, akan mempengaruhi legitimasi hasil pemilu itu sendiri.
"Bila ini terjadi, tentu capres yang terpilih nantinya tidak akan legitimet. Presiden seperti itu tidak akan mampu secara maksimal mengajak rakyat untuk sama-sama membangun negeri tercinta," tuturnya. (Z-1)
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
Pemerintah menyiapkan bantuan Rp15-60 juta untuk rumah rusak akibat bencana di Sumatra. Namun, pencairan masih menunggu Inpres dan proses validasi data
Mendagri Tito Karnavian meminta praja IPDN menerapkan ilmu pemerintahan untuk membantu pemulihan Aceh Tamiang pascabencana.
Mendagri Tito Karnavian mengirim 1.132 praja IPDN untuk mempercepat pemulihan pemerintahan dan layanan publik pascabencana di Aceh Tamiang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyalurkan 106 ribu pakaian baru dari perusahaan garmen untuk korban banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh, guna memenuhi kebutuhan sandang pengungsi.
Mendagri mengatakan telah mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian dan menyaksikan secara langsung kondisi warga yang memprihatinkan, terutama terkait kebutuhan sandang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved