Profil Mahfud MD, Dari Mahasiswa Hukum, Menko Polhukam hingga Cawapres

PROFESOR Dr Mohammad Mahfud Mahmuddin, SH, SU, MIP, atau lebih sering dikenal Mahfud MD adalah seorang pakar hukum tata negara, politisi, dan intelektual Indonesia yang lahir di Sampang, Madura, pada 13 Mei 1957.

Pengalaman Mahfud MD luas dan beragam dalam berbagai bidang, terutama di bidang hukum, politik, dan pemerintahan, baik di legislatif, yudikatif dan kini eksekutif sebagai Menko Polhukam.

Pada Rabu, 31 Januari 2024, Mahfud MD secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan dalam pencalonannya sebagai cawapres di Pilpres 2024, mendampingi capres Ganjar pranowo.

Baca juga : Kronologi Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi

Berikut profil dan perjalanan karier Mahfud MD.

Mahfud MD mengenyam pendidikan S1 pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Ia juga mengambil S1 pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. 

Mahfud MD lalu melanjutkan Program Pasca Sarjana S2, Ilmu Politik dan Program Doktoral S3, Ilmu Hukum Tata Negara di universitas yang sama.

Baca juga : Mahfud MD Mundur, Segini Harta Kekayaannya saat Menjabat Menko Polhukam

Mahfud MD tidak hanya berkutat di dunia akademis. Ia juga aktif di dunia politik dan pemerintahan. Sebagai seorang politisi, Mahfud pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dan Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Ia juga pernah terlibat dalam beberapa partai politik lainnya dan memiliki pengalaman dalam berbagai jabatan politik.

Mahfud MD sebagai Birokrat dan Hakim MK

Pada tahun 2000, Mahfud MD memasuki dunia pemerintahan sebagai Deputi Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dan HAM pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. 

Baca juga : Jokowi Hormati Keputusan Mahfud MD akan Mundur

Meskipun jabatannya tidak berlangsung lama, pengalamannya di eksekutif membuka jalan bagi keterlibatannya yang lebih lanjut di politik dan pemerintahan.

Di bidang yudikatif, Mahfud juga memiliki pengalaman yang signifikan. Ia pernah menjadi anggota dan bahkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. Sebagai hakim konstitusi, Mahfud dikenal sebagai sosok yang berani dan berintegritas, serta memiliki peran penting dalam menjaga independensi lembaga peradilan.

Pada tahun 2019, Mahfud kembali ke panggung politik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sejak itu, Mahfud telah memainkan peran kunci dalam menangani berbagai isu politik, hukum, dan keamanan yang kompleks di Indonesia.

Baca juga : Wacana Hak Angket DPR Disebut Jalan Masuk Pemakzulan Jokowi

Ketika menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD telah melakukan sejumlah langkah inovatif dan berani.

Berikut 6 Gebrakan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

1. Bentuk TGPF Usut Kasus Intan Jaya yang menewaskan Pendeta serta Anggota TNI

Selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD telah mengambil beberapa langkah penting. Salah satunya adalah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus kekerasan di Intan Jaya, Papua, yang menewaskan empat orang, termasuk warga sipil, pendeta, dan dua anggota TNI. . 

Melalui keputusan resmi, pemerintah membentuk TGPF dengan anggota dari berbagai instansi, termasuk Kemenko Polhukam, TNI-Polri, KSP, BIN, serta tokoh masyarakat Papua dan tim investigasi lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan terhadap peristiwa tragis tersebut.

Baca juga : Menkopolhukam Mahfud MD Menyatakan Mundur dari Kabinet Jokowi

2. Mengeluarkan Perintah Tangkap Pelaku Pembunuhan Sadis di Sigi

Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan bahwa pemerintah telah memerintahkan penangkapan terhadap para pelaku pembunuhan keji yang menewaskan empat orang dalam satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah. 

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Minggu, 29 November 2020, Mahfud Md menjelaskan bahwa langkah-langkah pengejaran dan pengepungan terhadap tempat yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan para pelaku tersebut, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. 

3. Turun Tangan pada Kasus Rachel Vennya

Menko Polhukam Mahfud Md secara aktif terlibat dalam menangani kasus pelanggaran karantina kesehatan yang melibatkan influencer Rachel Vennya. Dalam hal ini, Mahfud Md tidak hanya menyuarakan keinginan agar kasus tersebut diusut hingga tuntas, tetapi juga tidak memandang bulu terhadap status atau profesi pelaku pelanggaran. 

Baca juga : Jokowi Bakal Temui Mahfud MD Usai Kunjungan Kerja

4. Pimpin TGIPF pada Kasus Kanjuruhan

Pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk menyelidiki tragedi maut yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tim ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

Mahfud Md mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan persetujuan atas pembentukan tim untuk menyelidiki tragedi pasca pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya.

Tim TGIPF Tragedi Kanjuruhan ini dipimpin langsung oleh Mahfud Md, dengan Wakil Ketua dijabat oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali. Sementara itu, posisi Sekretaris diisi oleh mantan Deputi III Kemenko Polhukam, Nur Rochmad.

Baca juga : Di Debat Perdana, Ganjar-Mahfud Bakal Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum dan HAM

5. Bentuk Satgas Khusus untuk Menelusuri Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun di Kemenkeu

Menko Polhukam Mahfud Md telah menegaskan bahwa pemerintah akan membentuk tim gabungan atau satuan tugas khusus untuk menyelidiki kembali transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejumlah pihak dari kementerian dan lembaga juga akan terlibat dalam investigasi ini.

Tim Gabungan atau Satgas ini akan melibatkan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Langkah awal akan dimulai dengan menelusuri kasus dengan nilai paling besar, yaitu transaksi senilai Rp189 triliun yang diduga terkait dengan impor emas.

Mahfud Md menekankan bahwa Komite dan tim gabungan atau Satgas ini akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Baca juga : Sah! KPU Tetapkan Nomor Urut Pasangan Capres-Cawapres, Anies-Muhaimin Nomor 1

6.  Membentuk Tim Khusus untuk Mengusut Dugaan Penistaan Agama di Ponpes Al Zaytun

Menko Polhukam Mahfud Md akan membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan bahwa tim khusus yang akan dibentuk oleh Menko Polhukam ini bertujuan untuk memperkuat kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Mahfud MD pada 31 Maret 2023, total kekayaan Mahfud saat terakhir menjabat Menko Polhukam adalah sebesar Rp29,54 miliar. (Z-4)