Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut klaim Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya penegak hukum yang terlibat tambang ilegal merupakan hasil analisis, berdasarkan fakta di lapangan dan penanganan perkara.
“Bahwa itu kan fakta-fakta dari kemudian analisis KPK dari beberapa faktor, dan kemudian dari beberapa proses-proses yang berjalan di KPK,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (24/1).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lokasi tambang ilegal yang dilindungi aparat. Sebab, kata dia, Lembaga Antirasuah tidak berbicara teknis maupun kasus.
Baca juga: Mahfud MD Pastikan bakal Mundur dari Kabinet: Tunggu Waktu yang Tepat
“Bahwa ada indikasi-indikasi sebagai modus di dalam penanganan perkara yang diduga melibatkan sumber daya alam,” ujar Ali.
Menurut Ali, salah satu kajian pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam juga membahas soal backing dari penegak hukum tersebut. Namun, KPK belum membuka penyelidikan atas bantuan ilegal itu, namun, sedang dianalisis.
Baca juga: Mahfud MD: Banyak Mafia Tambang yang Dilindungi Pejabat
Sebelumnya, Mahfud menyebut adanya penegak hukum yang terlibat dalam pertambangan ilegal. Menurutnya, data atas klaimnya itu dikantongi KPK.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango juga menyebut adanya sejumlah oknum yang menjadi backing atas aktivitas ilegal di sejumlah sektor sumber daya alam. Komisioner berlatar belakang hakim itu membeberkan informasi itu saat mengundang tiga calon presiden dan wakilnya.
“Kami temui oknum-oknum sebagai beking di sektor pengelolaan SDA, seperti pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, oknum-oknum yang memeras dan meminta jatah proyek masih kerap diadukan masyarakat,” ujar Nawawi di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2024. (Z-3)
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Pilkada 2024 Kabupaten Sampang akan menjadi momentum menarik, bukan sekadar karena dinamika elektoral Sampang yang sangat kompetitif.
Andi Sumangerukka meminta hukum agar ditegakkan secara adil dan merata tanpa diskriminasi
BNN senantiasa bersinergi dengan semua stakeholder untuk mencegah maupun memberantas peredaran barang haram itu.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
Kemen PPPA mendorong aparat penegak hukum dapat segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Para korban anak harus mendapatkan pendampingan hukum dan perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan teror yang bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved