Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut klaim Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya penegak hukum yang terlibat tambang ilegal merupakan hasil analisis, berdasarkan fakta di lapangan dan penanganan perkara.
“Bahwa itu kan fakta-fakta dari kemudian analisis KPK dari beberapa faktor, dan kemudian dari beberapa proses-proses yang berjalan di KPK,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (24/1).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lokasi tambang ilegal yang dilindungi aparat. Sebab, kata dia, Lembaga Antirasuah tidak berbicara teknis maupun kasus.
Baca juga: Mahfud MD Pastikan bakal Mundur dari Kabinet: Tunggu Waktu yang Tepat
“Bahwa ada indikasi-indikasi sebagai modus di dalam penanganan perkara yang diduga melibatkan sumber daya alam,” ujar Ali.
Menurut Ali, salah satu kajian pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam juga membahas soal backing dari penegak hukum tersebut. Namun, KPK belum membuka penyelidikan atas bantuan ilegal itu, namun, sedang dianalisis.
Baca juga: Mahfud MD: Banyak Mafia Tambang yang Dilindungi Pejabat
Sebelumnya, Mahfud menyebut adanya penegak hukum yang terlibat dalam pertambangan ilegal. Menurutnya, data atas klaimnya itu dikantongi KPK.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango juga menyebut adanya sejumlah oknum yang menjadi backing atas aktivitas ilegal di sejumlah sektor sumber daya alam. Komisioner berlatar belakang hakim itu membeberkan informasi itu saat mengundang tiga calon presiden dan wakilnya.
“Kami temui oknum-oknum sebagai beking di sektor pengelolaan SDA, seperti pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, oknum-oknum yang memeras dan meminta jatah proyek masih kerap diadukan masyarakat,” ujar Nawawi di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2024. (Z-3)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Menurut Eddy, salah satu pasal penting dalam KUHP baru adalah larangan bagi aparat penegak hukum melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah.
APH yang terlibat korupsi seharusnya dijatuhi sanksi yang jauh lebih berat dibanding warga sipil.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar praktik pemerasan yang melibatkan aparat penegak hukum.
KASUS dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas masih bergulir. jumlah korban semakin bertambang. Dari sebelumnya total kerugian sekitar Rp71 miliar menjadi Rp200 miliar.
persoalan judi online (judol) di Indonesia masih belum tuntas. Meski ada sejumlah pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum, peradilan perkaranya dirasa masih minim.
PGRI mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua tenaga pendidikan Abdul Muis dan Rasnal asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved