Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut klaim Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya penegak hukum yang terlibat tambang ilegal merupakan hasil analisis, berdasarkan fakta di lapangan dan penanganan perkara.
“Bahwa itu kan fakta-fakta dari kemudian analisis KPK dari beberapa faktor, dan kemudian dari beberapa proses-proses yang berjalan di KPK,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (24/1).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lokasi tambang ilegal yang dilindungi aparat. Sebab, kata dia, Lembaga Antirasuah tidak berbicara teknis maupun kasus.
Baca juga: Mahfud MD Pastikan bakal Mundur dari Kabinet: Tunggu Waktu yang Tepat
“Bahwa ada indikasi-indikasi sebagai modus di dalam penanganan perkara yang diduga melibatkan sumber daya alam,” ujar Ali.
Menurut Ali, salah satu kajian pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam juga membahas soal backing dari penegak hukum tersebut. Namun, KPK belum membuka penyelidikan atas bantuan ilegal itu, namun, sedang dianalisis.
Baca juga: Mahfud MD: Banyak Mafia Tambang yang Dilindungi Pejabat
Sebelumnya, Mahfud menyebut adanya penegak hukum yang terlibat dalam pertambangan ilegal. Menurutnya, data atas klaimnya itu dikantongi KPK.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango juga menyebut adanya sejumlah oknum yang menjadi backing atas aktivitas ilegal di sejumlah sektor sumber daya alam. Komisioner berlatar belakang hakim itu membeberkan informasi itu saat mengundang tiga calon presiden dan wakilnya.
“Kami temui oknum-oknum sebagai beking di sektor pengelolaan SDA, seperti pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, oknum-oknum yang memeras dan meminta jatah proyek masih kerap diadukan masyarakat,” ujar Nawawi di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2024. (Z-3)
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Mantan Menko Politik Hukum, dan Keamanan serta akademisi dari Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD menilai, Indonesia tidak seluruhnya gelap
SEBAGAI salah satu kejahatan lintas negara, praktik judi online (judol) di Indonesia membutuhkan penanganan secara komprehensif. Bank Indonesia harus lebih tegas.
AHLI Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menyebut kinerja organisasi masyarakat (Ormas) menandakan lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum (APH).
Dia menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Sanksi pemberatan harus dilakukan karena oknum-oknum tersebut seharusnya pihak yang harus memberikan perlindungan terhadap perempuan.
DIREKTUR Democratic Justice Reform (De Jure) Bhatara Ibnu Reza menyoroti pernyataan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar karena telah bersikap defensif.
Hudi meminta Kejagung kembali memeriksa Tan Kian terkait dugaan TPPU itu. Sehingga, perkara ini tidak menggantung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved