Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengakui tidak mudah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) mineral di Tanah Air. Hal itu disebabkan banyaknya mafia pertambangan yang dibantu atau disokong oleh pejabat negara. Ia mengetahui itu berdasarkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"KPK seminggu lalu mengatakan pertambangan di Indonesia itu banyak sekali ilegalnya dan mafia itu di-backing aparat-aparat dan pejabat," ujar Mahfud dalam debat kedua cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1).
Mahfud megnatakan, berdasarkan pengalaman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), ia pernah mengirimkan tim ke lapangan untuk mengecek legalitas izin usaha pertambangan. Nyatanya, pengecekan legalitas dan pencabutan IUP tidak semudah yang dibayangkan.
Baca juga: Cak Imin Tampil, El Slepet Kembali Trending di X
"Masalahnya, pencabutan IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak," katanya.
Mahfud menyebut berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tambang ilegal yang ada di Indonesia saat ini ada di 2.500 lokasi. (Z-11)
Baca juga: Cak Imin: Hilirisasi Tambang Dilakukan secara Ugal-ugalan
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Mantan Menko Politik Hukum, dan Keamanan serta akademisi dari Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD menilai, Indonesia tidak seluruhnya gelap
Komisi III DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengawasi isu lingkungan hidup, khususnya terkait dugaan praktik mafia tambang
Faisal Basri menyebut salah satu aktor penyelundupan nikel ke Tiongkok dilakukan oleh menteri sekaligus orang terdekat dari Presiden Joko Widodo.
DUGAAN keterlibatan mafia tambang dalam temuan ekspor ilegal bijih nikel sejumlah 5 juta metrik ton ke Tiongkok menguat, karena aksinya yang sistematis dan masif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved