Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengakui tidak mudah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) mineral di Tanah Air. Hal itu disebabkan banyaknya mafia pertambangan yang dibantu atau disokong oleh pejabat negara. Ia mengetahui itu berdasarkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"KPK seminggu lalu mengatakan pertambangan di Indonesia itu banyak sekali ilegalnya dan mafia itu di-backing aparat-aparat dan pejabat," ujar Mahfud dalam debat kedua cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1).
Mahfud megnatakan, berdasarkan pengalaman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), ia pernah mengirimkan tim ke lapangan untuk mengecek legalitas izin usaha pertambangan. Nyatanya, pengecekan legalitas dan pencabutan IUP tidak semudah yang dibayangkan.
Baca juga: Cak Imin Tampil, El Slepet Kembali Trending di X
"Masalahnya, pencabutan IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak," katanya.
Mahfud menyebut berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tambang ilegal yang ada di Indonesia saat ini ada di 2.500 lokasi. (Z-11)
Baca juga: Cak Imin: Hilirisasi Tambang Dilakukan secara Ugal-ugalan
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
MASSA dari Penyelamat Negara Demi Kemakmuran Rakyat (PENDEKAR) meminta Kejaksaan Agung mengusut mafia tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
PENGACARA OC Kaligis meminta pemerintah menindak mafia tambang di Halmahera Utara, Maluku Utara (Malut).
Komisi III DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengawasi isu lingkungan hidup, khususnya terkait dugaan praktik mafia tambang
Faisal Basri menyebut salah satu aktor penyelundupan nikel ke Tiongkok dilakukan oleh menteri sekaligus orang terdekat dari Presiden Joko Widodo.
DUGAAN keterlibatan mafia tambang dalam temuan ekspor ilegal bijih nikel sejumlah 5 juta metrik ton ke Tiongkok menguat, karena aksinya yang sistematis dan masif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved