Faisal Basri Ungkap Penyelundup Nikel ke Tiongkok Orang Dekat Presiden Jokowi

EKONOM senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengutarakan salah satu aktor penyelundupan nikel ke Tiongkok dilakukan oleh menteri sekaligus orang terdekat dari Presiden Joko Widodo.

Hal itu juga telah ia sampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Luhut tentang kemungkinan penyelundupan, tapi dijawab oleh Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves) itu sebagai transisi, transisi kok 3,3 juta ton," kata Faisal dalam Kajian Tengah Tahun 2023 Indef, Selasa (8/8).

Baca juga : KPK Temukan 5 Juta Ore Nikel Ilegal Diekspor ke Tiongkok, Ini Jawab Bea Cukai

"Jadi sebetulnya semua sudah tahu (ada penyelundupan). Bahkan Pak Luhut sudah melaporkan aktor penyelundupnya ke KPK, diantaranya menteri juga dan kerabat dekat presiden," tambahnya.

Pernyataan Faisal itu berkaitan dengan upaya hilirisasi di Indonesia yang dinilai kurang tepat. Sebab, manfaat dari penghiliran lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh Tiongkok.

Baca juga : Terstruktur dan Masif, Ekspor Ilegal Bijih Nikel ke Tiongkok Dipastikan Ulah Mafia Tambang

Hal itu karena mayoritas produk mentah yang diolah di Indonesia dan menjadi barang setengah jadi dimanfaatkan Tiongkok untuk melakukan industrialisasi.

"Hilirisasi sekadar bijih nikel jadi NPI (nickel pig iron), dari NPI jadi fero nikel dan 99% diekspor ke Tiongkok. Jadi hilirisasi di indonesia nyata-nyata mendukung hilirisasi di Tiongkok. Itu luar biasa. Hilirisasi itu kita tidak dapat maksimum 10%, 90% lari ke Tiongkok," tuturnya.

"Dan ini tidak dikoreksi. Presiden, Pak Luhut, ngomong dari gak sampai US$1 miliar ekspor besi dan baja jadi US$12 miliar. Besi baja itu HS 72, yang banyak itu adalah HS7201, HS 7202, bukan besi baja dalam bentuk yang sophisticated," tambah Faisal.

Diketahui beberapa waktu lalu KPK mendapati adanya dugaan penyelundupan nikel ke Tiongkok hingga 5 juta ton secara ilegal. Jumlah itu merupakan akumulasi dari aktivitas penyelundupan yang terjadi pada periode 2020-2022 dan diduga merugikan negara. (Z-4)