Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI III DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengawasi isu lingkungan hidup, khususnya terkait dugaan praktik mafia tambang. Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, yang dikenal dengan Habib Aboe, menyampaikan bahwa beberapa kelompok masyarakat di Sultra mengeluhkan penerbitan izin tambang.
Habib Aboe menyatakan keinginan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut dengan mengkonfirmasikannya kepada pihak Kepolisian Daerah (Polda). Mereka akan bekerjasama dengan Polda setempat untuk menelusuri apakah ada indikasi kecurangan atau rekayasa dokumen dalam penerbitan Izin Usaha Pengelolaan (IUP) tambang nikel.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga akan menyelidiki dugaan pemaksaan penerbitan IUP dan percepatan izin. Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa Komisi akan berdiskusi dengan Kejaksaan Tinggi setempat terkait kasus korupsi di lingkungan pertambangan. Kasus menarik yang dibahas adalah terkait dengan permintaan pengadilan kepada Kejaksaan setempat untuk menangkap pelaku lain dalam kasus dugaan korupsi izin tambang Blok Mandiodo Konawe Utara.
"Pelaku lain yang dimaksud adalah eks Direktur Utama Perumda Sultra, La Ode Suryono, yang diduga menerima keuntungan dari hasil tambang ilegal PT Lawu Agung Minning (LAM)," ungkapnya.
Komisi III DPR RI akan mendorong Kejaksaan untuk menindaklanjuti perintah pengadilan tersebut. Mereka berharap agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan tegas dan adil demi memastikan sumber daya alam dieksploitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. #MIA (RO/Z-10)
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengungkapkan duduk perkara dicabutnya empat perusahaan tambang di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Izin tambang PT Gag Nikel yang tetap dibiarkan pemerintah dapat menjadi duri dalam perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti potensi kerusakan terumbu karang akibat lalu lintas tongkang pengangkut nikel.
Pengamat pertambangan Ferdi Hasiman menilai aktivitas tambang nikel yang dijalankan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto mendesak pemerintah menindak tegas tambang-tambang nikel yang diduga merusak lingkungan di Raja Ampat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Tampubolon, angkat suara terkait isu penambangan yang akan dilakukan di wilayah Raja Ampat, Papua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved