Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengawasi isu lingkungan hidup, khususnya terkait dugaan praktik mafia tambang. Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, yang dikenal dengan Habib Aboe, menyampaikan bahwa beberapa kelompok masyarakat di Sultra mengeluhkan penerbitan izin tambang.
Habib Aboe menyatakan keinginan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut dengan mengkonfirmasikannya kepada pihak Kepolisian Daerah (Polda). Mereka akan bekerjasama dengan Polda setempat untuk menelusuri apakah ada indikasi kecurangan atau rekayasa dokumen dalam penerbitan Izin Usaha Pengelolaan (IUP) tambang nikel.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga akan menyelidiki dugaan pemaksaan penerbitan IUP dan percepatan izin. Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa Komisi akan berdiskusi dengan Kejaksaan Tinggi setempat terkait kasus korupsi di lingkungan pertambangan. Kasus menarik yang dibahas adalah terkait dengan permintaan pengadilan kepada Kejaksaan setempat untuk menangkap pelaku lain dalam kasus dugaan korupsi izin tambang Blok Mandiodo Konawe Utara.
"Pelaku lain yang dimaksud adalah eks Direktur Utama Perumda Sultra, La Ode Suryono, yang diduga menerima keuntungan dari hasil tambang ilegal PT Lawu Agung Minning (LAM)," ungkapnya.
Komisi III DPR RI akan mendorong Kejaksaan untuk menindaklanjuti perintah pengadilan tersebut. Mereka berharap agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan tegas dan adil demi memastikan sumber daya alam dieksploitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. #MIA (RO/Z-10)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Nickel Industries Limited bersama Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi mahasiswa penerima beasiswa Nickel Industries asal Morowali.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berkomitmen membeli BBM dari Amerika Serikat senilai USD15 miliar sebagai bagian negosiasi dagang.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Kepala Pusat Makroekonomi Indef, M Rizal Taufikurahman, menjelaskan faktor global dan domestik yang memicu masuknya dana asing ke sektor nikel dan tambang logam Indonesia.
Harga nikel dunia di LME melonjak tajam menembus US$17.900 per ton pada Selasa (6/1). Rencana Indonesia memangkas kuota produksi 2026 jadi pemicu utama.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP) dan Mitsui & Co Ltd resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah awal menjalin kolaborasi strategis dalam pemasaran high grade nikel matte.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved