Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI III DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengawasi isu lingkungan hidup, khususnya terkait dugaan praktik mafia tambang. Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, yang dikenal dengan Habib Aboe, menyampaikan bahwa beberapa kelompok masyarakat di Sultra mengeluhkan penerbitan izin tambang.
Habib Aboe menyatakan keinginan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut dengan mengkonfirmasikannya kepada pihak Kepolisian Daerah (Polda). Mereka akan bekerjasama dengan Polda setempat untuk menelusuri apakah ada indikasi kecurangan atau rekayasa dokumen dalam penerbitan Izin Usaha Pengelolaan (IUP) tambang nikel.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga akan menyelidiki dugaan pemaksaan penerbitan IUP dan percepatan izin. Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa Komisi akan berdiskusi dengan Kejaksaan Tinggi setempat terkait kasus korupsi di lingkungan pertambangan. Kasus menarik yang dibahas adalah terkait dengan permintaan pengadilan kepada Kejaksaan setempat untuk menangkap pelaku lain dalam kasus dugaan korupsi izin tambang Blok Mandiodo Konawe Utara.
"Pelaku lain yang dimaksud adalah eks Direktur Utama Perumda Sultra, La Ode Suryono, yang diduga menerima keuntungan dari hasil tambang ilegal PT Lawu Agung Minning (LAM)," ungkapnya.
Komisi III DPR RI akan mendorong Kejaksaan untuk menindaklanjuti perintah pengadilan tersebut. Mereka berharap agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan tegas dan adil demi memastikan sumber daya alam dieksploitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. #MIA (RO/Z-10)
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2014, nilai ekspor produk olahan nikel melonjak dari sekitar US$1 miliar menjadi lebih dari US$33,64 miliar pada 2024.
Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved