Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR segera menyikapi kekosongan jabatan di lembaga antirasuah itu. Hingga kini, belum ada nama yang disiapkan untuk mengganti mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
“Jadi, sekali lagi, untuk kekosongan kita di sini diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR untuk menyikapinya,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, Kamis (18/1).
Nawawi enggan menyampuri keputusan penggantian sosok komisioner di KPK. Sebab, kewenangan itu urusan Presiden dan DPR.
Baca juga: Istana Segera Siapkan Pengganti Firli Bahuri
KPK hanya bisa menunggu komisioner pengganti. Sampai pemilihan tiba, Lembaga Antirasuah bertahan dengan empat pemimpin.
Ada empat calon pengganti Firli. Mereka yakni Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo, pegiat antikorupsi Lutfi Jayadi Kurniawan, petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara, dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Roby Arya Brata.
KPK menegaskan kinerjanya tidak terganggu meski pengganti mantan Komisioner Firli Bahuri belum ditentukan. Konsep kolektif kolegial dimaksimalkan.
Baca juga: Usulan Yusril Hentikan Kasus Firli Bahuri Dinilai tidak Masuk Akal
“Sudah disampaikan (Ketua sementara KPK) Pak Nawawi (Pomolango), kan itu bisa, dan diupayakan (pengambilan keputusan) sekolektif kolegial, benar-benar dilakukan di situ,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/1).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan pihaknya masih bisa mengambil keputusan dengan suara terbanyak dengan empat pimpinan yang ada jika ada perbedaan pendapat. Kinerja Lembaga Antirasuah baru terganggu jika komisionernya cuma tiga orang. (Z-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved