Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pemerintah segera menyiapkan pengganti Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Seperti diberitakan, Firli diberhentikan sebagai Ketua dan anggota KPK karena terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
"Ya masih dalam proses. Mudahan-mudahan secepatnya segera akan disampaikan (pada Dewan Perwakilan Rakyat)," ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1).
Baca juga : KPK Klaim Selamatkan Aset Hasil TPPU Senilai Rp525,4 Miliar
Saat ini Ketua KPK Sementara dijabat oleh Nawawi Pomolango. Pimpinan KPK sekarang berjumlah empat orang setelah Firli Bahuri berhenti. Ari menjelaskan pergantian anggota KPK harus melalui mekanisme di DPR. Presiden akan mengusulkan nama pada DPR.
"Ya prosesnya kan harus melalui DPR. Jadi kita tunggu segera akan disampaikan (presiden)," sambung Ari.
Baca juga : KPK Gelar 127 Penyelidikan dan 161 Penyidikan Selama 2023
Setelah DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada calon anggota KPK yang baru, ujarnya, ketua KPK definitif baru akan dipilih. Sesuai Undang-Undang No.19/2019 tentang KPK khususnya Pasal 33 dijelaskan apabila terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden mengajukan penggantinya ke DPR.
Presiden Jokowi memberhentikan Firli melalui Keputusan Presiden (Keppres). Firli diberhentikan dari jabatan Ketua KPK antara lain terkena masalah hukum. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. (Z-5)
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Maidi.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved