Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pemerintah segera menyiapkan pengganti Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Seperti diberitakan, Firli diberhentikan sebagai Ketua dan anggota KPK karena terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
"Ya masih dalam proses. Mudahan-mudahan secepatnya segera akan disampaikan (pada Dewan Perwakilan Rakyat)," ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1).
Baca juga : KPK Klaim Selamatkan Aset Hasil TPPU Senilai Rp525,4 Miliar
Saat ini Ketua KPK Sementara dijabat oleh Nawawi Pomolango. Pimpinan KPK sekarang berjumlah empat orang setelah Firli Bahuri berhenti. Ari menjelaskan pergantian anggota KPK harus melalui mekanisme di DPR. Presiden akan mengusulkan nama pada DPR.
"Ya prosesnya kan harus melalui DPR. Jadi kita tunggu segera akan disampaikan (presiden)," sambung Ari.
Baca juga : KPK Gelar 127 Penyelidikan dan 161 Penyidikan Selama 2023
Setelah DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada calon anggota KPK yang baru, ujarnya, ketua KPK definitif baru akan dipilih. Sesuai Undang-Undang No.19/2019 tentang KPK khususnya Pasal 33 dijelaskan apabila terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden mengajukan penggantinya ke DPR.
Presiden Jokowi memberhentikan Firli melalui Keputusan Presiden (Keppres). Firli diberhentikan dari jabatan Ketua KPK antara lain terkena masalah hukum. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. (Z-5)
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved