Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil kinerjanya sepanjang 2023. Ratusan perkara sudah ditindaklanjuti.
“Selama 2023 KPK telah melakukan penanganan perkara tipikor dengan rincian sebagai berikut penyelidikan sebanyak 127 penyidikan 161 perkara,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (16/1).
Nawawi menjelaskan jumlah perkara di tahap penyidikan lebih banyak karena ada beban kasus tahun sebelumnya yang belum kelar. Sementara itu, ada 129 kasus naik ke tahap penuntutan selama 2023.
Baca juga : KPK : Indonesia Rentan Korupsi
“Pelaksanaan eksekusi 124 perkara, perkara inkrah sebanyak 94 perkara,” ujar Nawawi.
Baca juga : KPK: Pemeriksaan LHKPN Pejabat Meningkat pada 2023
Lebih lanjut, Nawawi menjelaskan ada 5.079 laporan yang masuk ke KPK selama 2023. Sebanyak 690 aduan diarsipkan karena dinilai tidak bisa ditindaklanjuti.
“Dan (sebanyak) 4.389 dilakukan verifikasi,” ucap Nawawi.
Sebanyak 1.962 laporan sudah ditelaah KPK. Sementara itu, ada tiga aduan yang diteruskan ke pihak eksternal Lembaga Antirasuah.
“9 laporan diteruskan ke pihak internal, 2 laporan masih proses verifikasi, 2.413 diarsipkan,” kata Nawawi.
Semua laporan itu berasal dari banyak daerah. DKI Jakarta menjadi yang paling banyak dengan total 759 laporan.
“Jawa Barat 483, Jawa Timur 430, Sumatra Utara 354, dan Jawa Tengah 270,” terang Nawawi.
KPK juga melaporkan delapan tangkap tangan selama 2023. Salah satunya yakni kasus pengadaan barang dan jasa di Bandung Smart City, dan di Badan SAR Nasional (Basarnas). (Z-8)
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
Diplomat senior Norwegia, Mona Juul, dan suaminya diselidiki polisi terkait hubungan dengan Jeffrey Epstein. Diduga ada aliran dana jutaan dolar dalam warisan.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved