Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil kinerjanya sepanjang 2023. Ratusan perkara sudah ditindaklanjuti.
“Selama 2023 KPK telah melakukan penanganan perkara tipikor dengan rincian sebagai berikut penyelidikan sebanyak 127 penyidikan 161 perkara,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (16/1).
Nawawi menjelaskan jumlah perkara di tahap penyidikan lebih banyak karena ada beban kasus tahun sebelumnya yang belum kelar. Sementara itu, ada 129 kasus naik ke tahap penuntutan selama 2023.
Baca juga : KPK : Indonesia Rentan Korupsi
“Pelaksanaan eksekusi 124 perkara, perkara inkrah sebanyak 94 perkara,” ujar Nawawi.
Baca juga : KPK: Pemeriksaan LHKPN Pejabat Meningkat pada 2023
Lebih lanjut, Nawawi menjelaskan ada 5.079 laporan yang masuk ke KPK selama 2023. Sebanyak 690 aduan diarsipkan karena dinilai tidak bisa ditindaklanjuti.
“Dan (sebanyak) 4.389 dilakukan verifikasi,” ucap Nawawi.
Sebanyak 1.962 laporan sudah ditelaah KPK. Sementara itu, ada tiga aduan yang diteruskan ke pihak eksternal Lembaga Antirasuah.
“9 laporan diteruskan ke pihak internal, 2 laporan masih proses verifikasi, 2.413 diarsipkan,” kata Nawawi.
Semua laporan itu berasal dari banyak daerah. DKI Jakarta menjadi yang paling banyak dengan total 759 laporan.
“Jawa Barat 483, Jawa Timur 430, Sumatra Utara 354, dan Jawa Tengah 270,” terang Nawawi.
KPK juga melaporkan delapan tangkap tangan selama 2023. Salah satunya yakni kasus pengadaan barang dan jasa di Bandung Smart City, dan di Badan SAR Nasional (Basarnas). (Z-8)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved