Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) baru bisa penyuplai bahan pokok, dan seluruh kebutuhan buronan sekaligus mantan caleg dari PDIP Harun Masiku jika sudah tertangkap. Banyak pihak menduga tersangka kasus suap itu dibantu karena bisa hilang dengan mulus selama empat tahun.
"Terkait hal tersebut (penyuplai Harun) tentu dapat kami lakukan pendalaman lebih lanjut ketika buronan sudah ditangkap," kata Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 Januari 2024.
KPK menegaskan pencarian Harun belum disetop hingga saat ini. Namun, informasi detailnya tidak bisa dipaparkan ke publik karena bersifat rahasia.
Baca juga: Harun Masiku Bakal jadi Bobrok Hukum Jika Tak Tertangkap di Era Jokowi
"Pada prinsipnya teknis pencarian para DPO KPK tidak bisa dipublikasikan," ujar Ali.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mustahil buronan bisa menghilang selama empat tahun dengan mulus. Dia sangat meyakini ada pihak yang menyuplai kebutuhan pokok untuk Harun Masiku.
“Pengalaman saya kita mencari dulu nih, orang-orang dekatnya yang menyuplai,” kata mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap kepada Medcom.id, Selasa, 2 Januari 2024.
Baca juga: Tekanan Politik Dinilai Masalah Utama KPK Belum Tangkap Harun Masiku
Yudi mengatakan Harun tidak mungkin bisa hidup sendiri dalam masa buronnya. Apalagi, saat ini, sudah empat tahun mantan caleg dari PDIP itu dinyatakan hilang.
Karenanya, KPK diminta melakukan penelusuran mendalam kepada orang dekat Harun. Penyuplai kebutuhannya harus ditemukan untuk menangkap tersangka penyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan itu.
“Harun Masiku ini kan dia selama pelarian dia enggak mungkin bekerja, pasti ada yang menyuplai kebutuhannya,” ujar Yudi.
(Z-9)
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
SHE Zhijiang, buronan besar yang akhirnya diterbangkan keluar dari Bangkok menuju negaranya untuk persidangan. Raja judi online (judol) dan scam itu akan diadili Beijing
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa proses ekstradisi terhadap buronan kasus Investree, Adrian Asharyanto Gunadi, masih berlangsung.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
PEMERINTAH didorong untuk menggencarkan diplomasi ke Singapura perihal pentingnya buronan Paulus Tannos kembali ke Indonesia.
PENGAMAT hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pemerintah Indonesia harus menyiapkan bukti kuat untuk melawan Paulus Tannos.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved