Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
TEKANAN politik dinilai menjadi masalah utama bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap mantan caleg dari PDI Perjuangan Harun Masiku yang masih buron.
“Harun Masiku sejak awal proses penyidikannya sudah terlalu banyak tekanan politik, sehingga menyebabkan berlarut-larut sampai dengan hari ini,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha, Rabu, 3 Januari 2024.
Praswad mengatakan penangkapan buronan kasus dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu seharusnya mudah dilakukan KPK. Apalagi, Lembaga Antirasuah itu memiliki teknologi yang mumpuni untuk melacak posisi buronan.
Baca juga: KPK Yakin Harun Masiku belum Meninggal
“Harun Masiku mestinya bisa tertangkap dimanapun dia berada, terlebih lagi dengan perkembangan teknologi dan IT intelejen yang di miliki oleh penegak hukum saat ini, baik oleh KPK maupun Polri,” ucap Praswad.
Teknologi canggih dinilai tidak berguna jika pencarian Harun dicampuri tekanan politik. Karenanya, harus ada pejabat tinggi yang mengambil sikap.
Baca juga: KPK Disarankan Cari Orang Dekat Harun Masiku
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sosok yang paling cocok memberikan perintah penangkapan terhadap Harun. Sebab, tidak akan ada yang berani mengintervensi permintaan Kepala Negara jika sudah berucap.
“Perlu ada political will dari Presiden selaku panglima tertinggi penegakan hukum di Indonesia untuk dapat menggunakan seluruh sumber daya penegakan hukum dan sumber daya intelejen kita yang berada di seluruh dunia,” ujar Praswad.
Praswad menilai penangkapan Harun harus dilakukan sebelum adanya pergantian jabatan pemerintah di Indonesia. Jika tidak, kata dia, kasus tersangka suap itu bakal menjadi catatan kegagalan dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
“Drama pencarian Harun Masiku harus segera selesai pada periode pemerintahan sekarang, agar tidak menjadi monumen kegagalan hukum pemberantasan korupsi,” tegas Praswad.
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mempertanyakan alasan KPK belum kunjung menangkap Harun. Padahal, eks komisioner KPU itu sudah diadili, dan kini mendapatkan kebebasan bersayarat.
“Saya juga mempertanyakan kenapa KPK tidak segera menangkap Harun Masiku. KPK kan bisa menangkap saya, kenapa Harun Masiku tidak bisa ditangkap?” kata Wahyu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Desember 2023.
KPK diketahui menggeledah rumah Wahyu untuk mendalami kasus Harun beberapa waktu lalu. Eks komisioner KPU itu mengeklaim tidak ada bukti yang ditemukan penyidik.
Wahyu hanya menjalani masa pemenjaraan selama tiga tahun jika mengacu dari waktu penangkapan yang dilakukan KPK pada Januari 2020. Padahal, hukuman kurungan dia berdasarkan putusan kasasi yakni tujuh tahun penjara. (Z-3)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved