Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini mantan caleg dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Harun Masiku belum meninggal. Dia sudah buron selama empat tahun per Januari 2024.
“Sejauh ini tidak ada info tersebut,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Selasa (2/1).
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meyakini Harun sudah meninggal. Sebab, tidak ada jejak pasti buronan tersebut selama empat tahun dinyatakan hilang.
KPK tidak memercayai spekulasi itu. Sebab, tidak ada dokumen pendukung, maupun informasi pasti yang menjelaskan Harun meninggal.
Baca juga: KPK Disarankan Cari Orang Dekat Harun Masiku
Kepala Bagian Bidang Pemberitaan KPK itu juga menegaskan Harun masih dicari sampai saat ini. Buronan itu masih diusahakan diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan dugaan penyuapan dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
“Kami pastikan, KPK tetap cari, dan tangkap Harun Masiku,” tegas Ali.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman meyakini Harun sudah wafat. Sebab, kata dia, jejaknya tidak pernah terendus. Selain itu, buronan tersebut juga bukan orang yang punya kemampuan menghilang dalam waktu lama.
Baca juga: Pencarian Harun Masiku Dinilai Cuma Gimmick
“Peluang (penangkapan) hanya 30 persen. Saya yakin dia (Harun) sudah meninggal,” ujar Boyamin.
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mempertanyakan alasan KPK belum kunjung menangkap Harun. Padahal, eks komisioner KPU itu sudah diadili, dan kini mendapatkan kebebasan bersayarat.
“Saya juga mempertanyakan kenapa KPK tidak segera menangkap Harun Masiku. KPK kan bisa menangkap saya, kenapa Harun Masiku tidak bisa ditangkap?” kata Wahyu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Desember 2023. (Medcom/Z-6)
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Boyamin sebelumnya pernah mengajukan gugatan praperadilan penyidikan kasus suap Harun Masiku pada 2024 lalu. Dia mengatakan akan kembali mengajukan gugatan pada Agustus mendatang.
KPK menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat agar segera mencari dan menangkap Harun Masiku untuk mewujudkan rasa keadilan dalam kasus yang menjerat Hasto
Prosesi pelantikan dilakukan secara langsung, diawali dengan pertanyaan Megawati, “Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” yang dijawab serentak oleh para pengurus: “Bersedia!”
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
Jangan sampai PDIP justru dijadikan sebagai tempat untuk berlindung dari kesalahan-kesalahan.
Momen tersebut terjadi saat Megawati menyampaikan pidato politik ketika suasana sedang hening.
Partai masih memiliki waktu hingga 30 hari untuk menyampaikan daftar kepengurusan kepada Kementerian Hukum guna mendapatkan pengesahan resmi.
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto resmi bebas dari penjara setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Posisi Hasto sebagai Sekjen PDIP kemudian menimbulkan pertanyaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved