Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BILA sampai akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buronan sekaligus mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku belum tertangkap, akan menjadi bobrok penanganan hukum di Indonesia.
“Drama pencarian Harun Masiku harus segera selesai pada periode pemerintahan sekarang, agar tidak menjadi monumen kegagalan hukum pemberantasan korupsi,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha, Rabu (3/1).
Praswad menilai Jokowi wajib turun tangan dalam penanganan perkara Harun karena diduga ada tekanan politik dalam pencarian buronan tersebut. Perintah Kepala Negara dibutuhkan agar tidak ada pihak yang berani mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Tekanan Politik Dinilai Masalah Utama KPK Belum Tangkap Harun Masiku
Jokowi bisa memerintahkan penggunaan seluruh sumber daya penegak hukum, sampai intelijen yang dimiliki Indonesia untuk mencari Harun. Kerja sama antarnegara untuk menangkap buronan itu pun dinilai bakal mudah jika Presiden yang meminta.
“(Presiden) dapat menggunakan seluruh sumber daya penegakan hukum dan sumber daya intelijen kita yang berada di seluruh dunia (atase-atase militer, kepolisian, dan intelejen yang ada di tiap kedubes kita di dunia) agar mencari Harun Masiku, dan kalau yang bersangkutan benar masih hidup, pasti tertangkap,” ucap Praswad.
Baca juga: KPK Yakin Harun Masiku belum Meninggal
KPK meyakini Harun Masiku belum meninggal. Dia sudah buron selama empat tahun per Januari 2024. “Sejauh ini tidak ada info tersebut,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Selasa, 2 Januari 2024.
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meyakini Harun sudah meninggal. Sebab, tidak ada jejak pasti buronan tersebut selama empat tahun dinyatakan hilang.
KPK tidak memercayai spekulasi itu. Sebab, tidak ada dokumen pendukung, maupun informasi pasti yang menjelaskan Harun meninggal.
Kepala Bagian Bidang Pemberitaan KPK itu juga menegaskan Harun masih dicari sampai saat ini. Buronan itu masih diusahakan diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan dugaan penyuapan dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. “Kami pastikan, KPK tetap cari, dan tangkap Harun Masiku,” tegas Ali. (Z-3)
Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengakui, saat ini stok yang ada di Bulog 1,7 juta ton masih harus ditambah lagi sampai akhir tahun, kira-kira 1,5 juta ton.
Jika pemimpin negara sudah tidak netral dan mendukung salah satu pangangan, maka akan terjadi pelanggaran yang massal
Dari pemiliknya, hewan berbobot 1,28 ton dan tinggi badan 168 centimeter ini dibeli dengan harga Rp100 juta.
Peralatan yang modern dan digital ini bisa dijadikan contoh untuk standar kualitas rumah sakit dan manajemennya
Jokowi pada Sabtu menyampaikan ucapan selamat kepada tim nasional U-16 Indonesia yang berhasil menjuarai Piala AFF U-16 2022 dan menyebutnya sebagai sebuah kado bagi HUT RI.
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved