Salinan Hukuman Firli Bahuri Dikirimkan Dewas KPK ke Presiden Joko Widodo

DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan salinan vonis pelanggaran etik Ketua nonaktif Lembaga Antirasuah Firli Bahuri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam putusannya Dewas menjatuhkan hukuman berat kepada Firli Bahuri.

“Dikirim juga petikannya (ke Jokowi),” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho melalui keterangan tertulis, Kamis (28/12).

Dewas KPK meminta Firli mengundurkan diri dari jabatannya. Total, ada tiga pelanggaran etik yang ketahuan dilakukan oleh purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu.

Baca juga: Dewas KPK: Pertemuan SYL dengan Firli di GOR Tangki Sudah Direncanakan

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Jokowi tidak hanya mengeluarkan surat pemberhentian untuk Firli. Keputusan Presiden (Keppres) yang dibuat nantinya harus disertai keterangan ketua nonaktif KPK itu telah melakukan pelanggaran berat.

“Presiden tidak menerbitkan Keputusan Presiden atas dasar permintaan Firli Bahuri untuk mengundurkan diri, melainkan karena terbukti melakukan perbuatan tercela,” ujar Kurnia.

Baca juga: Pelapor Pelanggaran Etik Firli Tak Puas dengan Vonis Dewas KPK

Firli mendapatkan vonis kategori berat atas pelanggaran etik yang dilakukan olehnya. Dia diminta mengundurkan diri dari jabatan pimpinan KPK.

Firli bersalah karena melakukan komunikasi, dan pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang merupakan pihak berperkara di KPK. Lalu, dia juga ketahuan tidak jujur dalam mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milikinya.

Firli tercatat tidak memasukkan sejumlah pemasukan dan utang. Pelanggaran ketua nonaktif KPK itu juga terkait penyewaan rumah di Jalan Kertanegara 46, Jakarta Selatan.

Semua pelanggaran etik itu ketahuan usai Dewas KPK memeriksa sejumlah saksi dalam persidangan. Selain itu, bukti yang ada juga menguatkan tuduhan purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu bersalah. (Z-3)