Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo mengungkapkan penahanan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri akan menjadi kado terindah bagi masyarakat Indonesia menjelang Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember mendatang.
"Jika Firli ditahan, itu merupakan kado terindah bagi masyarakat Indonesia dalam menyambut hari antikorupsi sedunia, 9 Desember 2023," ujar Yudi melalui keterangan tertulis, Rabu (6/12).
Ia mengatakan, berdasarkan berbagai bukti dan keterangan yang dimiliki, penyidik semestinya sudah bisa menahan Firli.
Baca juga: Tidak Sembunyi-sembunyi Lagi, Firli Datang ke Bareskrim Lewat Pintu Pengunjung
"Sebelumnya, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan perdana Firli sebagai tersangka. degnan begitu, prosedur dan tahapan penyidikan sudah terpenuhi. Sehingga Penyidik Polda Metro Jaya tidak perlu sungkan lagi melakukan penahanan," jelasnya.
Secara objektif, upaya untuk menahan Firli juga sudah terpenuhi yakni kejahatan korupsi di atas lima tahun ancaman hukuman penjara.
Baca juga: Sidang Etik Firli Bahuri Ditentukan Pekan Depan
"Apa lagi Firli juga disangkakan pasal 12B UU tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup," tuturnya.
Sementara secara subjektif, Firli sebagai tersangka bisa ditahan supaya tidak melarikan diri, dan tidak menghilangkan atau merusak barang bukti. (Z-11)
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Maidi.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved