Firli Diminta Setop Berlagak Diserang Koruptor

Indonesia Memanggil 57+ (IM57+) Institute meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berhenti memainkan diksi serangan balik koruptor dalam perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Kasus yang menjerat Firli Bahuri adalah murni perkara tindak pidana korupsi dugaan bentuk pemerasan kepada SYL, tidak ada hubungannya sama sekali dengan serangan balik koruptor seperti klaim saudara Firli Bahuri," kata Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/11).

Mantan penyidik KPK itu juga menyebut Firli telah menjadikan KPK sebagai tameng untuk berlindung dari perkara hukum yang tengah dihadapinya. Itu jelas merusak marwah dan kehormatan lembaga antikorupsi sebagai anak kandung refrmasi.

Baca juga: Novel Baswedan Dukung Polri Tuntaskan Dugaan Pemerasan oleh Firli Bahuri

"Firli Bahuri terus menggunakan tameng institusi KPK untuk melindungi dirinya dari dugaan pemerasan terhadap SYL, itu betul-betul merusak marwah dan kehormatan KPK," tegasnya.

Sementara itu, Firli Bahuri dalam konferensi persnya menyatakan tidak akan mundur dalam perkara dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli menuding kasus tersebut merupakan serangan balik dari para koruptor.

Baca juga: Firli Bahuri akan Dikonfrontasikan dengan Keterangan SYL

"Negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari suatu hadapan tentang kebatilan, terutama menghadapi serangan balik para koruptor," kata Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Firli dilaporkan ke Dewas KPK karena beredar foto dirinya bersama Syahrul Yasin Limpo di sebuah lapangan olahraga. Dasar laporan tersebut adalah Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021 yang berisi larangan bagi setiap insan KPK untuk bertemu dengan pihak berperkara di lembaga antirasuah.

Firli kemudian memberikan pernyataan bahwa fotonya bersama Syahrul Yasin Limpo itu diambil sebelum mantan gubernur Sulawesi Selatan itu berperkara di KPK. (Ant/Z-11)