Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menyebut keanggotaan Gibran Rakabuming Raka usai di partai usai mendaftar bakal cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gibran resmi menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Oktober 2023.
Komarudin menyatakan bahwa aturan partai sudah tegas dan disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati telah tegas mengatakan bahwa tidak boleh dan melarang kadernya dua kaki.
Baca juga: Puan Tepis Jokowi Temui Megawati Minta Restu Tiga Periode
"Kita coba flash back ya. Pada 21 April 2023, PDI Perjuangan mencalonkan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo. Saat itu Ibu Mega menyatakan tidak ada yang boleh melakukan dansa politik. Semua wajib bergerak serentak turun ke bawah untuk memenangkan Pemilu 2024, baik Pemilu Presiden dengan Pak Ganjar sebagai calon presiden maupun pemilu legislatif," ujar Komarudin.
Ia menambahkan ketika Gibran tak tegak lurus dengan instruksi partai, maka otomatis tak lagi di PDIP. Namun, PDIP tak masalah akan kondisi tersebut.
Baca juga: Menteri dalam Lingkaran Koalisi Bentuk Politisasi Sumber Daya Negara
"Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi Partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDI Perjuangan. Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan Partai dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud," ucap Komarudin. (MGN/Z-7)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved