Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menyebut keanggotaan Gibran Rakabuming Raka usai di partai usai mendaftar bakal cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gibran resmi menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Oktober 2023.
Komarudin menyatakan bahwa aturan partai sudah tegas dan disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati telah tegas mengatakan bahwa tidak boleh dan melarang kadernya dua kaki.
Baca juga: Puan Tepis Jokowi Temui Megawati Minta Restu Tiga Periode
"Kita coba flash back ya. Pada 21 April 2023, PDI Perjuangan mencalonkan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo. Saat itu Ibu Mega menyatakan tidak ada yang boleh melakukan dansa politik. Semua wajib bergerak serentak turun ke bawah untuk memenangkan Pemilu 2024, baik Pemilu Presiden dengan Pak Ganjar sebagai calon presiden maupun pemilu legislatif," ujar Komarudin.
Ia menambahkan ketika Gibran tak tegak lurus dengan instruksi partai, maka otomatis tak lagi di PDIP. Namun, PDIP tak masalah akan kondisi tersebut.
Baca juga: Menteri dalam Lingkaran Koalisi Bentuk Politisasi Sumber Daya Negara
"Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi Partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDI Perjuangan. Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan Partai dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud," ucap Komarudin. (MGN/Z-7)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved