Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MARAKNYA menteri dalam lingkaran koalisi pengusung bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam kontestasi Pemilu 2024 merupakan bentuk politisasi sumber daya negara.
Mereka berpotensi membuat program kerja yang hanya menjangkau lapisan masyarakat tertentu.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mada Sukmajati mengingatkan ancaman bahaya dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh para menteri, yakni kecemburuan di kalangan masyarakat.
Baca juga : Visi Misi Anies-Muhaimin Posisikan Semua Rakyat Setara
Hal itu diperparah dengan banyaknya dukungan para menteri kabinet saat ini terhadap pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Ini membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi politik serta terbelahnya masyarakat. Karena kalau program-programnya sudah menyasar target-target kelompok tertentu, kan berarti bisa melahirkan kecemburuan di kalangan masyarakat," jelas Mada kepada Media Indonesia, Kamis (26/10).
Baca juga : Cak Imin: Pasangan Amin Optimis Menang
KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diketahui mendaftarkan Prabowo Subianto dan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal pasangan capres-cawapres.
Para elite partai politik dalam KIM saat ini juga masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan.
Sementara itu, Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/BPN Raja Juli Antoni merupakan Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Adapun Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Ada pula nama Ketua Umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran.
Bagi Mada, masyarakat bakal melewati hari-hari panjang dengan suguhan para menteri yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon
sampai Presiden-Wakil Presiden baru dilantik pada 20 Oktober 2024. Menurutnya, sulit untuk mendesak para menteri itu untuk mundur dari jabatan, terutama bagi mereka yang mendukung Gibran selaku anak Presiden.
"Ini menjadi tauladan yang tidak baik dari para elite politik karena mereka yang sebenarnya bisa jadi sangat potensial mendorong akan terjadinya pembilahan kelompok-kelompok sosial di kalangan masyarakat," pungkas Mada.
Terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan tidak ada regulasi yang mewajibkan menteri untuk mundur jika mendukung pasangan capres-cawapres tertentu.
Dalam masa kampanye, misalnya, menteri hanya diminta untuk mengajukan cuti.
"Tapi dalam konteks hari ini sulit untuk bisa mengawasinya di masa kampanye saja, karena sekarang pasangan calon sudah mendaftar semua ke KPU dan masing-masing tim sudah memiliki nama2 tim pemenangan," ujarnya. (Z-5)
Realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Sumatra Barat telah menyentuh 94%. Secara total, sebanyak 174.203 pekerja di provinsi tersebut sudah menerima manfaat.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, pada Senin (28/7).
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved