Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA DPP PDIP Puan Maharani menepis kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu terkait dengan restu tiga periode jabatan kepala negara.
"Enggak, enggak pernah setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," kata Puan di Gedung High End, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2023.
Puan menekankan saat ini konstitusi hanya membolehkan jabatan presiden selama dua periode atau selama 10 tahun. Ia juga bingung jika ada isu memperpanjang masa jabatan kepala negara karena tak ada mekanisme yang memungkinkan.
Baca juga: Puan: Gibran Cuma Pamit Jadi Cawapres Prabowo, tak Kembalikan KTA PDIP
"Kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya darimana, kemudian seperti apa, waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode," ucap Puan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, mengungkap persoalan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI Perjuangan (PDIP). Persoalannya yakni tak dikabulkannya permintaan memperpanjang masa jabatan atau tiga periode.
Baca juga: Ada Masalah Apa Jokowi dan PDIP? Ini Kata Adian Napitupulu
"Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian dalam keterangannya, Rabu, 25 Oktober 2023.
Menurut Adian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
"Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita," ucap Adian saat diwawancara oleh salah satu TV nasional. (MGN/Z-7)
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved