Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Fraksi NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Willy Aditya menyesalkan pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas patut disayangkan. Meskipun menurutnya secara politis pernyataan Menag tidak masalah.
Seperti diberitakan Menag menyampaikan klarifikasi atas candaannya soal memilih pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan perbuatan bid'ah.
Ia menjelaskan bidah yang dimaksud positif atau mengandung unsur kebaruan.
Baca juga: Menag Ngeles Tak Tahu Pasangan AMIN, Pengamat: Itu Skill
"Patut disayangkan karena menteri agama itu jabatan publik. Artinya ia milik semua pihak. Milik semua warga negara ini. Karena milik semua pihak, ya alangkah baiknya beliau tidak menunjukkan preferensi akan pilihan atau kecondongan politiknya di depan publik. Baik itu tersirat atau bercanda, apalagi secara langsung. Biarlah itu menjadi rahasia atau kesunyian diri yg bersangkutan saja," ujar Willy ketika dihubungi, Minggu (17/9).
NasDem berharap semua pejabat publik tidak cawe-cawe terkait Pilpres 2024. Menurut Willy pejabat publik adalah pejabat milik bersama sehingga punya tugas penuh bagi kemaslahatan bersama.
Baca juga: Pernyataan Menag Yaqut Menimbulkan Tanya Hubungannya dengan Cak Imin
"Pejabat publik bukan milik pendukung partai A atau capres B. Pejabat publik itu milik semua warga negara dan harus melayani semua pihak. Bagi pejabat publik, preferensi politik yg dimilikinya semestinya tidak ditunjukkan di depan publik. Itu etikanya," tutur Willy.
Ia menegaskan pernyataan Menag secara politis tidak masalah bagi NasDem sebagai salah satu partai yang mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden 2024. Willy menjelaskan Ketua Umum Partai NasDem Surya Palog mengatakan tantangan setelah deklarasi pasangan Anies-Muhaimin sebagai bakal calon presiden semakin besar.
"Kami menyadari betul bahwa hal-hal demikian tidak akan terelakkan. Saat berpidato di acara deklarasi pasangan Anies-Muhaimin di Surabaya 2 September kemarin, Pak Surya menandaskan bahwa tantangan setelah deklarasi pasangan Amin justru akan semakin besar. Karena itulah seluruh pendukung pasangan ini untuk tidak kaget. Memang akan semakin ganas rintangannya. Tapi kita akan tetap melangkah maju seberat apapun cobaan dan rintangannya," papar Willy. (Ind/Z-7)
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
ANIES Baswedan turut menjadi salah satu tokoh ternama yang melayat Ibrahim Sjarief Assegaf. Sosok Ibrahim, suami Najwa Shihab meninggal dunia pada Selasa, (20/5) siang.
Mengenai usulan Pilkada tak langsung, Sekjen Partai Golkar menilai bahwa keterlibatan representasi masyarakat daerah harus tetap ada.
Tom Lembong divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun serta denda sebesar Rp750 juta
Masyarakat Miskin Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivas
Cak Imin menyatakan 100 Sekolah Rakyat rintisan yang memanfaatkan aset bangunan milik negara telah siap beroperasi dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved