Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyemprot Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai meminta masyarakat menerima uang terkait serangan fajar. Imbauan itu dinilai menyesatkan.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menyebut bagi-bagi uang dalam serangan fajar cuma merusak demokrasi. Pejabat yang menyebar dana juga disebut lebih berpotensi melakukan korupsi.
"Dari hasil kajian dan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK itu motifnya sama, untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 12 September 2023.
Baca juga: PAN: Prabowo Deklarasi Cawapres sebelum 10 Oktober
KPK menegaskan penerimaan uang dalam serangan fajar tidak bisa dibenarkan. Pembagian itu juga merupakan tindakan koruptif.
"Bahwa serangan fajar yang dimaksudkan misalnya dengan bagi-bagi uang dan sebagainya dalam proses-proses yang sedang berjalan itu, itu tindakan koruptif," ucap Ali.
Baca juga: Viral PAN Bagi-bagi Gocapan, KPK: Raup Suara Pakai Uang itu Curang
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu meminta masyarakat tidak mengikuti imbauan Prabowo. Lembaga Antirasuah juga menegaskan bakal terus mengedukasi semua pihak agar bisa tegas menolak serangan fajar.
"Edukasi yang kami lakukan itu tidak hanya kepada masyarakat sebagai penerima dari serangan fajar. Tapi juga baik itu penyelenggara pemilunya dari itu KPU, dari Bawaslu, dari calon-calon anggota legislatif, eksekutifnya," ujar Ali.
Pernyataan Prabowo yang menyebut masyarakat boleh menerima uang terkait serangan fajar dicetuskan saat menjadi pembicara di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta pada Jumat, 8 September 2023. Menurut dia, dana itu merupakan uang rakyat, sehingga legal diterima. (MGN/Z-7)
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
Fadia Arafiq diduga menggunakan perusahaan milik keluarganya untuk memenangkan proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
KPK mengungkap bahwa suami dan anak dari Fadia Arafiq turut menerima uang hasil dugaan tindak pidana korupsi.
KPK mengungkap bahwa staf dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq selalu mendokumentasikan pengambilan uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi melalui grup aplikasi WhatsApp.
KPK optimistis hadapi praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. BPK tegaskan adanya kerugian negara dalam korupsi kuota haji di Kemenag. Cek faktanya!
Pihak Gus Yaqut mempertanyakan keabsahan perhitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar yang disampaikan KPK dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi kuota haji.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan laporan kepada Presiden mencakup kondisi pasokan energi hingga harga bahan pokok.
Menlu Sugiono sampaikan belasungkawa resmi Presiden Prabowo atas wafatnya Ali Khamenei kepada Dubes Iran.
MANTAN Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memperhitungkan posisi Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace atau BOP
PRESIDEN Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh lintas generasi dan pimpinan partai politik di Istana Jakarta, Selasa (3/3).
Menlu periode 2001-2009 Noer Hassan Wirajuda menilai eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memperlihatkan kian rapuhnya tatanan global berbasis aturan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved