Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sejumlah negosiasi dengan Malaysia diharapkan dapat segera diselesaikan setelah tertunda selama bertahun-tahun. Hal itu berkat pertemuannya dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim.
Presiden mengatakan ada tiga poin yang dibahas dalam pertemuannya dengan PM Malaysia, yakni penyelesaian masalah perbatasan. Kedua, persoalan pekerja migran Indonesia, dan ketiga kolaborasi Indonesia-Malaysia melawan aturan diskriminasi ekspor sawit oleh Uni Eropa.
Jokowi mengatakan perbatasan darat Segmen Sebatik dan Segmen Sinapad dapat segera selesai pada tahun ini. Selain itu juga batas teritorial di laut Sulawesi.
“Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di laut Sulawesi, di selat Malaka bagian selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun. Bisa diselesaikan ini alhamdulillah, berkat Sri Anwar ibrahim yang bekerja cepat dibantu para menteri,” ujar presiden memberikan keterangan seusai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim seperti dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (8/6).
Baca juga: Jokowi Segera Panggil Prabowo Terkait Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina
“Mumpung perdana menterinya Datuk Sri Anwar Ibrahim dan di Indonesia presidennya masih Jokowi,” kelakarnya.
Presiden berharap negosiasi perbatasan lainnya dapat segera diselesaikan. Indonesia, ujarnya, menyambut baik penyelesaian Memorandum of Understanding (MoU) untuk border crossing agreement, border trade agreement, dan juga sertifikasi halal juga kerjasama promosi investasi.
Perundingan terkait Border Crossing Agreement (BCA) mulai dibahas sejak tahun 2009. Perjanjian BCA merupakan landasan bagi Indonesia-Malaysia dalam menangani kegiatan lintas batas orang (masyarakat) dan barang di Kawasan Perbatasan kedua negara. Sedangkan mengenai Border Trade Agreement (BTA) belum dapat disahkan sebelum BCA disepakati oleh kedua negara.
Baca juga: Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pemerintah Dinilai Abaikan Lingkungan
Lalu mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, Jokowi menuturkan Indonesia menghargai komitmen Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk perlindungan serta penegakan hukum yang adil. Kedua pimpinan negara itu sepakat membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah pekerja migran Indonesia.
“Saya juga mendorong community learning center di Semenajung segera diwujudkan, dan juga WNI yang ada di depo imigrasi juga bisa segera dipulangkan serta one channel system harus dioptimalkan,” papar Jokowi.
Terakhir, Indonesia, sebut Jokowi, sepakat menjalin kolaborasi dengan Malaysia untuk melawan diskriminasi ekspor kelapa sawit dan komoditas lainnya atas berlakunya aturan dari Uni Eropa. Presiden menyampaikan Indonesia menghargai joint mission Indonesia - Malaysia kepada Uni Eropa.
Uni Eropa menyepakati regulasi tentang rantai pasokan bebas deforestasi. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan lokal dan asing untuk menyediakan pernyataan uji kelayakan atau due diligence bahwa produknya tidak berkontribusi ke penggundulan dan degradasi hutan di mana pun setelah 31 Desember 2020.
Indonesia dan Malaysia sepakat melakukan pendekatan agar kedua masih bisa mengekspor produk sawit ke negara tersebut.
“Kolaborasi semacam ini harus terus diperkuat, jangan sampai komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia didiskriminasi di negara lain,” imbuhnya.
(Z-9)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Umat Islam di Malaysia akan memulai ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah pada Kamis (19/2).
Simak kronologi SEAblings vs Knetz yang memicu seruan boikot drakor. Ketahui alasan di balik solidaritas netizen Asia Tenggara melawan rasisme digital.
KOLABORASI lintas negara dalam hal peningkatan layanan kesehatan dinilai sebagai hal yang penting untuk mendukung ekosistem kesehatan global.
Ernest Zacharevic menggugat AirAsia dan Capital A ke Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Maskapai tersebut diduga menggunakan karya muralnya tanpa izin untuk branding pesawat.
Panduan lengkap cara nonton Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano Cortina di Indonesia. Link streaming resmi, jadwal TVRI Sport, dan tips nonton gratis.
Temukan profil lengkap atlet dan negara ASEAN yang berlaga di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026. Thailand hingga Singapura siap beraksi!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved