Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DIREKTUR Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti kebijakan pemerintah yang mengizinkan ekspor pasir laut.
Dia menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut memberikan menguatkan opini minor mengenai tidak konsistennya Jokowi mengatasi persoalan lingkungan.
"Ini kan jadi persepsi minor, PP 26 tahun 2023, bukti tidak adanya komitmen Jokowi dalam konteks menyelesaikan persoalan lingkungan di Indonesia," kata Herry (6/6).
Baca juga: KLHK Sebut Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut Tidak Rusak Ekosistem
Menurutnya, Pemerintah Jokowi abai terhadap pertimbangan analisis dampak sosial lingkungan dengan mengizinkan kegiatan ekspor pasir laut setelah 20 tahun lamanya.
"Jadi ekspor pasir laut ini telah dihentikan selama 20 tahun, tapi era Jokowi ini dibuka lagi sehingga saya ragu kesahihan analisis dampak sosial lingkungan pemerintah atas kebijakan ini," ucapnya.
Baca juga: Ini Jawaban KKP soal Penolakan Greenpeace dan Walhi Masuk Tim Kajian Ekspor Pasir Laut
Lebih lanjutnya, Herry membeberkan beberapa dampak yang menjadi evaluasi jika benar-benar kebijakan ekspor pasir laut dilakukan oleh pemerintah Jokowi.
"Efek dari kebijakan ekspor laut ini bisa menimbulkan insiden kerusakan lingkungan parah seperti abrasi, erosi, kualitas air dan lingkungan menurun, ekosistem laut ikut rusak dan ini turbulensinya kuat dan berkepanjangan, ini yang dikhawatirkan," pungkas Herry. (Z-7)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipastikan hadir ke Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dengan motif kotak-kotak kecil yang dikenakan Prabowo maka topi itu tampak sesuai dengan flat cap khas wilayah utara Inggris
Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu.
Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu.
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
“Sekarang kami masuk ke tubuh sungainya untuk memastikan aliran air tetap lancar. Ini merupakan lokus yang sedang kami tangani,"
Kementerian Lingkungan Hidup RI mencatat tingkat sendimentasi di alur Sungai Barito yang membentang di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mencapai 400 metrik ton per hari.
PENGAMAT Ekonomi dan Energi UGM, Fahmy Radhi, mengkritisi kebijakan ekspor pasir laut, meski Presiden Joko Widodo menyebutnya hanya sebatas sedimen laut.
Pemerintah dalam waktu dekat ini ditengarai akan membuka kembali kegiatan ekspor pasir laut yang telah dilarang selama sekitar 22 tahun.
MENJELANG masuknya musim penghujan, Pemerintah Kota Palembang mulai mengantisipasi banjir.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman secara tegas menolak kebijakan pemerintah mengenai ekspor pasir laut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved