Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMISI II DPR RI menyetujui tiga rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) yang diajukan KPU. Rancangan pertama, yakni soal perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan suara lainnya dalam pemilihan umum.
Kemudian, rancangan PKPU tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terakhir, rancangan PKPU tentang dana kampanye pemilihan umum.
“Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari anggota komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri dan DKPP,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin, saat rapat di kompleks Senayan, Senin (29/5/2023).
Baca juga : DPR Peringati KPU dan Bawaslu Soal Proses Rekrutimen Anggota
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera berpendapat agar bahan kotak suara diubah yang awalnya kertas karton duplex menjadi bahan akrilik.
Pasalnya, KPU di dalam rapat mempelihatkan model kotak suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024 mendatang. kotak suara tersebut dikatakan KPU berbahan karton duplex kedap air.
Baca juga : Sistem KPU Bisa Deteksi Kegandaan Caleg Seperti Aldi Taher
“Kami berpendapat adakah akrilik dimungkinkan?” ungkap Mardani.
Yang kedua, Mardani meminta agar KPU RI memberi kewenangan kepada KPU daerah untuk membuat kotak suara masing-masing di setiap daerah.
Politikus PKS itu meminta pengadaan kotak suara langsung dari wilayah pemilihan masing-masing guna meningkatkan UMKM di wilayah.
“Biarkan tiap daerah mendapatkan peluang menghidupkan ekonomi dengan mendapatkan order dari kotak suara kita. Surat suara mungkin sulit, tapi diberikan kewenangan bagi KPUD untuk memilih UMKM di daerah masing-masing,” tuturnya.
Senada, anggota DPR RI Komisi II Fraksi Demokrat Herman Khoiran meminta agar KPU mengubah kotak suara menjadi sepenuhnya transparan.
“Kotak suara yang benar-benar kelihatan dari luar itu lebih menjamin,” papar Herman.
Sementara itu, Yanuar yang mewakili Fraksi PKB mengakui memang daya tahan kotak suara lebih baik menggunakan akrilik. Namun, kata Yanuar, harus diakui bujet alokasi yang dimiliki KPU harus menjadi pertimbangan.
“Dari sudut bujet kita harus pikirkan juga,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengemukakan kotak suara yang berbahan duplex kedap air sudah digunakan sejak Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.
“Berdasarkan pengalaman 2019, kotak suara seperti ini relatif aman dipercaya. Berdasarkan evaluasi untuk memperkokoh kotak suara. Bagian jendela kotak itu agak diperkecil. Hanya saja untuk mengakomodir supaya transparan itu apakah tempatnya di tengah kotak, atau diturunkan sedikit nanti kita ujicoba lagi,” tutur Hasyim. (Z-5)
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
AKPI meningkatkan kapasitas dan memperbarui wawasan dalam menghadapi dinamika perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Permohonan PKPU tersebut muncul akibat gagal bayarnya PT. Bandung Daya Sentosa terhadap supplier-nya yaitu PT Triboga Pangan Raya senilai Rp23,1 miliar.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mendukung sikap KPUD Kendal yang menolak pendaftaran Dico M Ganinduto-Ali Nurudin.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2024 mengenai pencalonan kepala daerah lebih cepat disosialisasikan.
Anggota Komisi II, Mardani Ali Sera, menilai aturan baru ini akan membuat Pilkada 2024 lebih demokratis dan transparan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved